iNSulteng - Banjir yang menerjang kawasan PT IMIP di desa Bahomakmur, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali pada Senin, 27 Juni 2022 lalu, mendapat sorotan keras dari masyarakat begitupun mantan Bupati Morowali dua periode Anwar Hafid.
Anwar Hafid (AH) yang saat ini menjabat Anggota DPR RI Dapil Sulteng menyebutkan, bahwa banjir yang terjadi di kawasan PT IMIP itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan pemerintah.
“Penyebab utama banjir di Morowali khususnya kawasan IMIP karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten itu sendiri,” kata Anwar.
Baca Juga: HEBOH Popo Barbie Meninggal Dunia Hari Ini Karena Sakit, Ini Penjelasannya!
Baca Juga: Woow! Randy Akhirnya Dituntut 3,5 Tahun Penjara, Ini Penjelasan Pengadilan Negri....
Ia meminta kepada pemerintah agar betul betul mengawasi dengan ketat terkait pengelolaan lingkungan yang ada di Morowali dan Morut khususnya aktifitas PT IMIP.
“Selain pengawasan dari pemerintah lemah, pengelolaan lingkungan dari pertambangan di Morowali juga sangat amburadul. Akibatnya, baru diguyur hujan sebentar banjir langsung merendam pemukiman warga, jalan nasional dan kendaraan,” kata putra asal desa Wosu itu.
Hal ini dikatakan Anwar Hafid dalam sebuah group whatsapp yang membahas masalah penambangan di Morowali dimana di dalamnya banyak tokoh Sulteng mulai dari politisi, birokrat, akademisi, aktivis, wartawan hingga Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulteng.
Diskusi di group whatsapp itu awalnya dipicu atas komentar TA Gubernur Sulteng, Hamdin yang menanggapi statement Anwar Hafid di media online yang meminta pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemkab Morowali melakukan pengawasan ketat atas aktivitas penambangan dari PT IMIP, agar banjir tidak terulang terus.
Berdasarkan statemen Anwar Hafid itu lantas TA Gubernur Hamdin menulis komentar bahwa di Morowali itu ada dua soal. Pertama itu soal industry dan kedua itu soal pertambangan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Dua soal ini pemerintah tidak terlibat sebagai pemilik, kecuali mengawasi. Ini soal dasarnya,” tulisnya.
Atas komentar TA Gubernur itu ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu Yardin Hasan kemudian menanggapi terkait diksi pemerintah yang menurutnya sudah bias. Dan bukan lagi memerintah tapi mengawasi.
“Mestinya pemerintah tidak boleh melemahkan dirinya begit saja. Jadi kalau IMIP ugal-ugalan cukup diawasi lalu diapakan,” tulis Yardin Hasan.
Tak sampai disitu, komentar ketua AJI Palu ini membuat anggota group lainnya termasuk TA Gubernur Hamdin kembali memberikan tanggapannya.
