iNSulteng – Praktisi Hukum Abdul Fatah Maloto SH minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) usut dugaan adanya aroma korupsi di tubuh Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Sulawesi II, terkait program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) TA 2022 dibeberapa kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Abdul Fatah Maloto mengatakan, ada dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunan kewenangan pada Pelaksanaan program BSPS Provinsi Sulteng, yang dalam hal ini kami memandang perlu dilakukan pengusutan mengacu kepada norma, etika, aturan dan peraturan yang berlaku serta mengedepankan azas praduga tak bersalah.
“Diperkirakan 3000 lebih rumah belum selesai 100 persen dan ada dugaan manipulasi data ataumark up volume pekerjaan pada program BSPS ini,” kata Fatah Maloto, dihubungi Senin 31 Juli 2023.
Berikut kronologis dugaan adanya tidak beresan pada pembangunan perumahan yang diperuntukan untuk warga miskin di Sulteng, sebagaimana diketahui BSPS sebagai bentuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pada proyek BSPS 2022 itu ada 5.915 unit rumah yang dibangun BP2P Sulawesi II, Kementerian PUPR RI.
1 TERJADI DUGAAN MANIPULASI DATA
Berdasarkan informasi dari sumber-sumber di lapangan, bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Poso. Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Kabupaten Donggala, Kota Palu dan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022, di duga telah terjadi manipulasi data atau mark up Volume pekerjaan hal ini dibuktikan dengan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2022 masih ada kurang lebih 3000 rumah belum selesai 100 %
2 BANYAK RUMAH BELUM SELESAI 100 %
Bahwa berdasarkan informasi per 31 Desember 2022, Pekerjaan tersebut telah dilaporkan selesai 100 %, dan telah dibayarkan 100 %, namun sampai saat ini (Maret 2023) masih ada rumah yang di duga belum selesai 100 % yang anehnya upah tukang belum dibayarkan 100 %, yang menjadi tanda Tanya dimana dana untuk Upah Tukang tersebut disimpan mengingat jika di total 3000 rumah yang belum selesai dikerjakan 100 %, maka terdapat upah tukang sebesar Rp. 1.250.000,- yang belum dibayarkan jika di kalikan 3000 Unit maka terdapat dana untuk Upah tukang sebesar Rp 3.750.000.000,- yang tidak jelas karena sampai saat ini masih ada penerima yang sudah selesai 100 % pekerjaannya belum menerima upah tukang
3 REALISASI FISIK MASIH BELUM JELAS BAHKAN HINGGA 2023
Bahwa di duga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih ada kurang lebih 500 Unit Rumah yang realisasi fisiknya di bawah 30 % dan diduga dananya sudah dicairkan sebesar 100 %, jika 500 unit fisiknya masih dibawah 30 % di kali 2.500.000, maka dana seebsar Rp. 1.250.000.000 di simpan di rekening siapa?
4 PPK DIDUGA LAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
