iNsulteng– Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) mengambil langkah tegas untuk memperkuat tata kelola organisasi di Sulawesi Tengah. DPP PJS secara resmi menetapkan susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS Provinsi Sulawesi Tengah.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan DPP PJS Nomor 12/PJS/DPP/X/2025, yang diterbitkan pada Kamis (23/10/2025). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembekuan dan pengambilalihan kepengurusan DPD PJS Sulteng sebelumnya.Baca Juga: Tegaskan Anti-Penyimpangan: Wakil Wali Kota Palu Dorong Pemerintahan Bersih Lewat Pelatihan Audit Berbasis Risiko
Musdalub di Tojo Una-Una: Momentum Konsolidasi Budaya Profesional
Musdalub DPD PJS Sulteng dijadwalkan berlangsung pada 2–3 Desember 2025 di Kabupaten Tojo Una-Una. Agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan kepengurusan baru secara demokratis dan terbuka.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PJS Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Musdalub ini adalah langkah strategis.
“Musdalub bukan sekadar pergantian pengurus, tetapi momentum konsolidasi organisasi agar seluruh pengurus dan anggota PJS di daerah berpegang teguh pada profesionalisme dan independensi,” tegas Mahmud.
Beliau menambahkan bahwa tujuan utama Musdalub adalah memperkuat tata kelola organisasi, menegakkan etika profesi, serta menumbuhkan kultur jurnalisme profesional di daerah.Baca Juga: Jefryanto Pimpin PJS Touna, Pers Lokal Siap Naik Level Kompoten
Kriteria Ketat Calon Pengurus Demi Integritas Profesi
Dalam arahannya, Ketua Umum PJS secara spesifik menegaskan lima kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh calon pengurus DPD PJS Sulteng, menyoroti fokus organisasi pada integritas dan kompetensi:
1. Independensi Organisasi: Tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi sejenis yang telah menjadi konstituen Dewan Pers.
2. Netralitas Profesi: Tidak terlibat dalam LSM, Ormas, atau organisasi lain yang berpotensi mengganggu independensi wartawan.
3. Kepatuhan Regulasi: Tidak bekerja pada media yang menggunakan nama menyerupai institusi negara (seperti KPK, Polri, TNI, Kejaksaan, atau BIN).
4. Legalitas Media: Berasal dari media berbadan hukum berbentuk PT Non-perorangan sesuai regulasi Dewan Pers.
5. Kompetensi Wajib: Bersedia mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), baik yang difasilitasi Dewan Pers maupun diselenggarakan secara mandiri oleh PJS.
Susunan panitia Musdalub PJS Sulawesi Tengah dipimpin oleh Jefriyanto sebagai Ketua Pelaksana, didampingi oleh Panitia Pengarah (Budi Dako). Melalui panitia yang solid ini, DPP PJS berharap Musdalub dapat berjalan tertib, transparan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan jurnalisme siber, khususnya wartawan di lingkungan PJS di Sulawesi Tengah.***
