iNsulteng– Komitmen Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali diperkuat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, S.E., M.A.P., secara resmi membuka Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko, Senin (13/10/2025), yang diselenggarakan di Aula Graha Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan lima hari ini diikuti oleh para auditor dari Inspektorat Daerah Kota Palu, dengan materi utama yang berfokus pada strategi dan penerapan audit berbasis risiko untuk penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.Baca Juga: Tegas di Seminar UNTAD: Wakil Wali Kota Palu Imelda Muhidin Dorong Perempuan Berani Ambil Peran di Dunia Politik
Pesan Wawali: Pemerintahan Harus Jalan Lurus, Jauhi Praktik di Bawah Meja
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Wali Kota Imelda Muhidin menyampaikan apresiasi kepada BPKP dan jajaran pengawas atas inisiatif pelatihan ini. Ia secara tegas menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Terima kasih banyak bapak-ibu pengawas atas terselenggaranya pelatihan ini. Buat kami, pemerintahan harus jalannya lurus tidak belok ke sana, tidak belok ke sini, apalagi yang di bawah meja. Itu berbahaya,” ujar Imelda dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Imelda menekankan bahwa pengawasan harus dimulai sejak fase awal program. Ia menilai audit berbasis risiko adalah instrumen krusial yang dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi kelemahan dan memperkuat akuntabilitas keuangan sejak tahap perencanaan.
“Perencanaan dari awal harus benar-benar dikawal dengan baik. Ini penting agar seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan hingga audit berjalan sehat. Pemerintahan yang sehat akan menghasilkan keuangan yang sehat pula,” jelasnya.Baca Juga: Jefryanto Pimpin PJS Touna, Pers Lokal Siap Naik Level Kompoten
Tuntutan Kerja Nyata dan Integritas Auditor
Kepada seluruh peserta pelatihan, Wakil Wali Kota berpesan agar mengikuti seluruh sesi dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja dan integritas dalam fungsi pengawasan.
“Tolong disimak baik-baik, jangan ada yang bolos. Ini ilmu yang sangat bermanfaat agar kita bisa menjalankan pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di ucapan, tapi harus dibuktikan dengan kerja nyata,” tegasnya.
Pelatihan ini diharapkan menjadi momentum bagi Inspektorat Daerah Kota Palu untuk memperkuat kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur pengawas. Dengan demikian, fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung terwujudnya good governance yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).***
