iNSulteng - Rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Banggai, Selasa 6 April 2021, berlangsung alot. Sejumlah fraksi di parlemen Lalong menolak menyampaikan pandangan umumnya dan meminta agar paripurna tersebut ditunda.
Sejumlah fraksi yang meminta agar paripurna itu ditunda antara lain Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi PAN. Alasannya, dalam paripurna yang ikut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banggai, itu, tidak dihadiri oleh sebagian besar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Fraksi Gerindra, Masnawati Muhammad mengatakan, kehadiran kepala OPD di momen paripurna itu sangat penting. Dengan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD, pihaknya memutuskan belum akan menyampaikan pandangan umumnya.
"Fraksi Gerindra tidak akan menyampaikan pandangan umum sebelum seluruh kepala OPD hadir," ujarnya.
Masnawati beralasan, banyak persoalan yang harus disampaikan dalam momentum paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banggai, Suprapto itu. Khususnya terkait sejumlah persoalan yang pernah ditangani Komisi II dan jarang dihadiri oleh pimpinan OPD.
Dia mencontohkan persoalan yang pernah ditangani Komisi II, seperti pemilihan BPD yang belum waktunya, hingga pelantikan imam masjid yang notabene memiliki suara terendah. Terkait sejumlah persoalan itu, tidak satupun yang pernah dihadiri oleh Kepala DPMD.
Baca Juga: 13 dari 14 Desa di Kecamatan Tomini Salurkan BLT Dana Desa, ini Daftarnya!
"Kepala OPD yang tidak pernah hadiri undangan DPRD itu Kepala DPMD. Ini terkesan tidak menghormati lembaga ini. Padahal, yang akan didengarkan penjelasannya karena sifatnya penting," tandasnya.
Serupa, Ketua Fraksi PAN DPRD Kabupaten Banggai, Ibrahim Darise juga menyayangkan sikap sejumlah kepala OPD yang tidak menghadiri undangan paripurna. Olehnya dia meminta agar paripurna tersebut ditunda sampai seluruh kepala OPD hadir.
"Diskorsing dulu satu dua jam, atau sampai besok sambil menunggu kepala OPD hadir," katanya.
Meski telah menyampaikan pandangan umumnya, Fraksi Golkar juga ikut menyampaikan agar paripurna ditunda hingga seluruh kepala OPD hadir.
Baca Juga: Mensos Tinjau Korban Banjir di Flores Tenggara NTT
Seperti halnya Masnawati, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banggai, Irwanto Kulap mengatakan Paripurna Penyampaian LPJ atas Pelaksanaan APBD 2020, itu, adalah momentum yang sangat penting. Sehingga, sudah seharusnya dihadiri oleh kepala OPD.
Sebelumnya, Bupati Banggai, Herwin Yatim menyampaikan bahwa ada 14 kepala OPD yang ia tugaskan untuk mengikuti musrembang provinsi di kota Palu.
