Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura Ambil Alih Kebijakan, Penanganan Dinilai Lambat

iNSulteng - Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura mengambil alih kebijakan karena penangannya dinilai lambat.

Ia melihat penyelesaian masalah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana di wilayahnya harus mendapat perhatian.

Baca Juga: KNPI Sulawesi Tengah dan Kota Palu Berbagi Puluhan Paket Qurban

Akhirnya berimbas pada pembebasan lahan pembangunan hunian tetap (Huntap), jembatan IV, SPAM di wilayah terdampak hingga pembangunan infrastruktur yang rusak.

Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura mengatakan Satgas PUPR tidak dibenarkan sesuai aturan melakukan pembebasan lahan.

"Semua permasalahan tentang pengadaan lahan provinsi ambil alih," jelasnya di Palu pada Kamis, 22 Juli 2021.

Baca Juga: TERBARU, Pekerja Gaji Rp3,5 Juta Dapat BSU Rp.1 Juta, Apa Syaratnya?

Untuk menyelesaikan masalah itu, Gubernur Sulawesi Tengah mengalokasikan anggaran Rp61,8 miliar melalui dana APBDP tahun 2021.

Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura melihat pembangunan infrastruktur yang rusak akibat gempa untuk dipercepat.

Hal itu penting karena pembangunan kedepan harus merata di seluruh kabupaten se-Sulawesi Tengah.

Baca Juga: TERBARU, Ini Dampak Kerusakan Gempa Mamasa

Olehnya itu, ia memohon kepada menteri PUPR dan Satgas PUPR untuk memberikan dukungan untuk percepatan  pembangunannya.

"Berharap Menteri PUPR dan Satgas dapat kiranya memberikan persetujuan pembangunan Infrastruktur tersebut," ujarnya.

Adapun percepatan pembangunan infrastruktur yang rusak, diantaranya pembangunan Masjid Agung yang sudah diratakan akibat bencana.