iNSulteng - Gempa bumi yang mengakibatkan tsunami serta likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala pada 2018 silam sepertinya harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Atas dasar itu, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Ibrahim Hafid meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat agar membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam sebagai bentuk upaya minimalisir risiko bencana.
"Kita pernah terdampak pada 28 September 2018 silam. Hal itu harus jadi pelajaran untuk membangun kesiapsiagaan," ucap Ibrahim Hafid, di Palu, Minggu.
Baca Juga: Bencana Besar Ancam Indonesia Barat, Tengah dan Timur di Tahun 2021 !
Pernyataan Ibrahim tersebut menanggapi penyampaian rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang dikeluarkan oleh lembaga negara tersebut pada awal Januari 2021.
Dalam rilisnya BMKG menyatakan bahwa aktivitas gempa yang guncangannya dirasakan masyarakat, meningkat selama Januari 2021 yaitu sebanyak 59 kali dan terbanyak terjadi di Sulawesi Tengah.
Ibrahim Hafid mengemukakan bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018 silam harus dijadikan pelajaran oleh Pemprov Sulteng.
Baca Juga: Tokoh Berpanggung Politik Bisa Jadi Presiden Setelah Jokowi, Warganet : Pak Anies RI 1
Ia mengatakan Pemprov Sulteng harus memikirkan bahwa pengurangan risiko bencana merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, seiring rentannya gempa melanda Sulteng, terutama di Palu, Donggala, Sigi dan Parigi Moutong.
"Kita hidup di atas sesar aktif yang membuat daerah ini rentan terhadap bencana gempa. Ini tidak bisa dianggap hal biasa, tidak bisa dianggap sepele, olehnya butuh upaya membangun kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam rangka pengurangan risiko," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Ibrahim, dalam APBD harus dialokasikan oleh Pemprov Sulteng untuk kegiatan pengurangan risiko bencana alam, meliputi program membangun ketangguhan masyarakat hadapi bencana dan infastruktur dan sarana prasana yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.
Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta 2021, Menaker Beri Kabar Begini !
Bahkan, menurut dia, Pemprov Sulteng harus membentuk forum pengurangan risiko bencana hingga di tingkat desa, sebagai ujung tombak dalam minimalisir dampak bencana.
"Pembentukan forum pengurangan risiko bencana ini diikutkan dengan sosialisasi evakuasi mandiri ketika terjadi bencana, sosialisasi tentang mitigasi bencana. Kemudian pelatihan tentang pengurangan risiko bencana. Hal-hal ini harus dilakukan, sebagai tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat," sebut Ibrahim Hafid.
Selain itu, kata Ibrahim, Pemprov Sulteng juga harus menyiapkan dan memantapkan diri dalam hal penanggulangan dalam situasi darurat bencana dan pascabencana.
