iNSulteng - Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, Sutrisno K Djawa angkat bicara soal kelangkaan elpiji bersubsidi, khususnya di Kabupaten Banggai.
Dia mengatakan, banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait kelangkaan tabung melon tersebut. Mulai dari kuota hingga penyalurannya dari tingkat distributor sampai ke pangkalan.
"Bisa dilihat dari kuotanya. Kalau kuotanya cukup tapi langka, artinya ada masalah," ujarnya, Rabu 7 April 2021.
Baca Juga: Gila Bener, Harga Gas Elpiji 3 Kg Bersubsidi di Morowali Fantastis dan Mencekik
Wajar kata Sutrisno, jika kelangkaan elpiji bersubsidi terjadi di awal pandemi Covid-19. Sebab banyak daerah yang menerapkan kebijakan PSBB. Namun jika kelangkaannya terjadi saat ini, maka dihawatirkan ada oknum mafia elpiji yang sengaja melakukan penimbunan.
"Sekarang seharusnya tidak ada masalah lagi. Kalaupun ada, indikasinya ada penimbunan karena menghadapi hari besar," terangnya.
Selain itu sambung dia, kelangkaan bisa saja terjadi karena penyalurannya tidak tepat sasaran. Hal ini bisa diketahui jika pemerintah melakukan pengawasan terkait penyaluran dari distributor ke pangkalan.
"Apa benar yang didistribusikan dari distributor ke pangkalan itu sesuai dengan kuota? Karena bisa saja ada oknum yang sengaja mengurangi kuota di pangkalan, sehingga bisa dijual kembali ke pangkalan pribadi," terangnya.
Baca Juga: Waspada Peredaran Regulator Elpiji tidak SNI, Bisa Berbahaya Jika Digunakan
Jika seperti itu sambung dia, sudah sepantasnya terjadi kelangkaan dan masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi. Kalaupun dapat, harganya justru di atas HET.
"Karena butuh dan langka, berapapun harganya pasti masyarakat beli," katanya.
Terlebih di momen Ramadan. Kebutuhan masyarakat terhadap elpiji bersubsidi akan semakin meningkat. Jika tidak diantisipasi sejak awal, akan berdampak buruk.
Baca Juga: Tangani Gas Elpiji Bersubsidi, Pemkot Palu Bentuk Satgas Tindak Pengecer 'nakal'
"Tinggal bagaimana pemerintah. Apakah mereka tertantang untuk membongkar praktek-praktek itu? Mereka yang punya kewenangan," tutupnya. ***