iNSulteng – Dalam rangka mewujudkan pertambangan berwawasan lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), pemerintah diminta libatkan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Sulteng.
Permintaan itu bakal merupakan salah satu rekomenadi dalam rapat kerja tahunan Perhapi Sulteng yang ditujukan gubernur, bupati dan walikota serta pemerintah pusat.
Ketua Perhapi Sulteng, Musliman Malappa, menjelaskan pihaknya dilibatkan dalam edukasi guna memaksimalkan bagaimana pertambangan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan.
Baca Juga: Wagub Sulteng Ungkap Tantangan Pengelolaan Pertambangan Setelah Terbitnya Kebijakan Baru
Baca Juga: GEGER Anak Hilang Miterius di Poso, Sudah Sepekan Belum Ditemukan
“Selain itu, keterlibatan Perhati sebagai mediator dalam rangka program pemerintah dan pelaku usaha pertambangan,” jelasnya dalam rapat kerja tahunan Perhapi Sulteng di salah satu hotel di Kota Palu pada Minggu 4 April 2021.
Adapun alasan kuat adanya rekomendasi itu, Musliman mengatakan, kalangan profesional dibidang pertambangan yang tergabung dalam Perhapi Sulteng bisa menjadi pelaku praktisi pengelola perizinan pengembangan potensi mineral yang mengelola pertambangan dengan mengedepankan wawasan lingkungan.
“Perhapi harus tampil sebagai edukator, mediator yang mampu melakukan investigasi dan klarifikasi permasalahan pertambangan yang ada,” jelasnya.
Selain itu, pentingnya pelibatan Perhapi Sulteng dipandang perlu, mengingat Sulteng saat ini menjadi sentral perhatian dunia berkat adanya nikel serta batuan emas. Sehingga, setiap perusahaan memiliki kepala teknik tambang yang merupakan orang-orang personal di bidang pertambangan.
Maka dari itu, Musliman mengatakan pihaknya harus tampil memberikan edukasi yang benar dan sesuai aturan kepada semua perusahaan serta menjalin kerjasama dengan pemerintah sebagai mitra.
“Kita luruskan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan, kita juga harus melihat sejauh mana manfaat dan konstribusi pertambangan bagi daerah,” katanya.***
Reporter : Rafiq
