Biaya ini meliputi biaya mediasi, litigasi, dan potensi kompensasi kepada masyarakat jika terbukti terjadi kerugian. Jumlah biaya ini bergantung pada kompleksitas kasus dan lamanya proses penyelesaian.
5. Kerugian Reputasi dan Kepercayaan Publik
Kasus ini dapat merusak reputasi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan negara.
Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran HGU dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kerugian reputasi ini sulit diukur secara kuantitatif, namun berdampak signifikan terhadap kepercayaan investor dan masyarakat.
Kasus PT ANA di Morowali Utara bukan hanya sekadar sengketa lahan biasa, melainkan juga mencerminkan potensi kerugian negara yang besar dan multi-dimensi.
Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa lahan secara adil, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan aset negara.
Perhitungan kerugian secara komprehensif perlu dilakukan untuk mengetahui besaran dampak finansial dan non-finansial dari kasus ini.
Hal ini penting sebagai dasar perencanaan dan langkah-langkah pencegahan di masa mendatang.***