Laporan Dugaan Korupsi DDS Pakava di Polres Donggala Mandek, Praktisi Hukum: Reskrim Buka Kembali!

photo author
- Sabtu, 12 Oktober 2024 | 06:34 WIB
Kasus dugaan korupsi Dana Desa jerat 900 kades tahun 2017. Presiden Jokowi minta masyarakat ikut awasi peruntukan Dana Desa. (Foto: Istimewa)
Kasus dugaan korupsi Dana Desa jerat 900 kades tahun 2017. Presiden Jokowi minta masyarakat ikut awasi peruntukan Dana Desa. (Foto: Istimewa)
  1. Kegiatan pembukaan jalan desa ke wilayah pertanian dusun satu dengan kode rek. belanja 5.1.2.10 jasa upah tenaga kerja, total anggaran Rp 38.720.000,00.
  2. Kegiataan pembukaan jalan desa ke wilayah pertanian dusun dua dengan kode rek. Belanja5.1.2.10 belanja jasa upah tenaga kerja, total anggaran Rp44.400.000.00.
  3. Kegiataan pembukaan jalan desa ke wilayah pertanian dusun dua dengan kode rek. Belanja5.1.2.10 belanja jasa upah tenaga kerja, total anggaran Rp43.680.000.00.
  4. Kegiataan pembukaan jalan desa ke wilayah pertanian dusun dua dengan kode rek. Belanja5.1.2.10 belanja jasa upah tenaga kerja, total anggaran Rp44.400.000.00.

Tanda Terima Laporan dugaan Korupsi Dana Desa
Tanda Terima Laporan dugaan Korupsi Dana Desa (Foto: Istimewa)

Penyidik Polres Tipikor Donggala Bripka Cristiaan SM yang dihubungi Sabtu pagi untuk menanyakan perkembangan dugaan korupsi DDS Pakava itu WahatsApp mengatakan akan mengundang pelapor.

"Bisa kami undang pelapor untuk datang ke Kantor kami tanggal 22 Oktober 2024. Soalnya dari 14 sampai dengan 19 Oktober 2024 mendampingin team BPKP di Rio Pakava," ujarnya. 

Menurut Pelapor Andi Yunus, saat dia melapor 2020 silam Bripka Cristiaan SM yang menerima laporan termasuk memberitahu perkembangan kasus.

PERNYATAAN JOKOWI SOAL DANA DESA

Presiden Jokowi pernah mengatakan agar warga masyarakat ikut mengawasi peruntukan Dana Desa disemua wilayah di Indonesia. Hal ini menyusul tahun 2017 ada sebanyak 900 Kepala Desa ditangkap terkait dugaan koruspi DD.

“Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kades),” ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa 17 Oktober 2017 silam.

Dia mengatakan tidak tutup mata melihat banyaknya kades terjerat DDS tersebut.

“Ada yang 'belok', kita tidak tutup mata," ujarnya.

“Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” ujar Jokowi.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Situr Wijaya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Daftar Bupati Donggala dari Masa ke Masa!

Selasa, 3 Desember 2024 | 08:15 WIB
X