iNSulteng - Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng meminta Kejaksaan Negri (Kejari) Ampana menetapkan tersangka terkait temuan BPK RI Perwakilan Sulteng Rp1,4 Miliar Tahun Anggaran 2023.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum KRAK Sulteng, Abdul Salam, yang akrab dipanggil Evan, kepada sejumlah wartawan di Palu, Kamis 8 Agustus 2024.
“Terkait temuan BPK (Sulteng di Sekeratriat DPRD Touna) itu menandakan telah terjadi dugaan korupsi ya,” kata Evan.
Baca Juga: Densus 88: Dua Simpatisan ISIS di Jakbar Tak Terkait Terduga Teroris Malang
Evan mengatakan, maka untuk itu Koalisi Rakyat Anti Korupsi berharap kepada Kejaksaan Negri Ampana segera melakukan penanganan kasus ini.
“Kalau perlu segera menetapkan tersangka anggota DPR(D), seluruh yang diduga terlibat termasuk Sekwan, terkait dengan temuan-temuan tersebut,” tegas Evan.
Lebih lanjut dia mengatakan hal itu agar mendapat evek jerah bagi anggota-anggota DPRD yang akan dilantik lagi.
“Apa lagi saya denga nada beberapa pejabat yang akan mengikuti kontestan Politik. Jadi harus orang-orang yang betul-betul bersih,” papar Evan.
“Jadi itu harapan saya Kejari harus tegas. Supaya penegakan korupsi di Tojo Una Una jangan dianggap sebelah mata,” papar Evan.
Informasi yang dihimpun dari beberapa media adapun temuan di Sekertariat Dewan Tojo Una-una ini meliputi perjalanan dinas diduga fiktif.
Selain itu pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), hingga pembiayaan perawatan kendaraan dinas.
Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) Surya S.Sos DPRD Tojo Una Una dikonfirmasi via nomor telepon +62 811-1964-4** tak merespon.
Salah satu Anggota DPRD Tojo Una Una Jafar M Amin dihubungi membantah adanya temuan itu.
“Setahu sy TDK ada temuan bpk di tahun 2023 karena kami baru sja selesai melakukan pertanggung jawaban Ipkj bupati.,” ujar Jafar via pesan Whatsapp.
