“Kalaupun ada PHK, harapan pemerintah mendorong memenuhi hak pekerja, proses BPJS dipercepat, hak pesangon diberikan. Itu khawatirnya pekerja di nomer dua kan,” katanya hari ini (2/11). Pemerintah juga disebut punya ‘dana ekstra’ dari surplus APBN dan belanja pemerintah 1200T yang belum seluruhnya terserap.
“Seharusnya digunakan untuk mempertebal jaring pengaman, sehingga bantuan subsidi upah bisa lebih merata. Kemudian jumlahnya bisa ditambah, itu bisa bantu meringankan sehingga perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara sepihak,” jelas Bhima.
Saat ini gelombang PHK terjadi pada industri tekstil. Bhima mengkhawatirkan, akan merembet ke sektor lain seperti perkebunan.
“Sektor yang terancam phk uniknya bukan cuma manufaktur tetapi juga sektor perkebunan, terutama ketika harga CPO mengalami penurunan tajam itu juga beresiko karena komoditasnya menurun maka di sektor perkebunan juga bisa terjadi PHK,” sebut Bhima.
Selain itu sektor digital, yang selama masa pandemi menyerap banyak tenaga kerja, tengah mengalami perlambatan dan bahkan terancam melakukan PHK lebih luas lagi.
Agar PHK tidak semakin meluas, pemerintah perlu menggelontorkan sejumlah kebijakan dan insentif yang bisa dinikmati industri maupun usaha kecil menengah.
“Yang perlu dipikirkan pemerintah gimana punya paket kebijakan yang komprehensif tentang penyelamatan industri, padat karya. Relaksasi pajak, tarif diturunkan. Ada diskon tarif listrik, dan terkait dengan dorongan untuk perluasan KUR ke sektor industri kecil dan produktif. Ada penurunan bunga KUR. dan itu tadi subsidi upah,” tandas Bhima.***
