Sementara itu, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mendorong pemerintah untuk memperhatikan nasib buruh perkebunan sawit. Kata dia, jika RUU Perlindungan Buruh Pertanian dan Perkebunan masih mengantri masuk Prolegnas, minimal ada upaya untuk menjaga keselamatan para buruh.
“RUU ini mandek sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua sampai sekarang. Padahal dilihat dari kelompok layanan, yang bisa berdampak sudah 20 juta,” kata pria yang akrab disapa Rambo, hari ini (21/10).
Jumlah buruh sawit diperkirakan sekitar 7-10 juta orang, beserta keluarga mereka bisa sampai 20 juta orang. Meski begitu, pemerintah masih bisa mengupayakan nasib para buruh sawit agar lebih membaik.
“Pertama, perhatikan keselamatan kerja, K3, penting karena banyak terjadi sesuatu hal, katakan kecelakaan kerja, buruh tidak terurus.” sebut Rambo. Kemudian, dia meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memperbanyak pengawas perkebunan. “Pengawas kurang dari 10 pada satu kabupaten, padahal yang perlu diurus kan banyak.” imbuh Rambo.
Kemudian pemerintah daerah khususnya, jangan lepas tangan atas masalah yang dialami buruh. Buruh bukan hanya tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan tetapi juga ada urusan Dinas Tenaga Kerja.
Rambo juga menyoroti rendahnya pemerintah daerah mengadopsi kerangka kerja Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). “Dari 25 provinsi yang memiliki tutupan sawit, yang mengadopsi baru 9 provinsi dan 14 kabupaten,” kata Rambo. Rencana aksi nasional ini hanya sekedar jadi ‘macan kertas’, jika pemerintah pusat maupun daerah tidak mengimplementasikannya.***
