iNSulteng - Disahkannya perjanjian dagang internasional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) oleh DPR, merupakan modal bagus jelang kepemimpinan ASEAN tahun depan.
“Jadi, dengan telah diratifikasi RCEP oleh DPR ini merupakan modalitas yang bagus untuk kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun depan. Indonesia bisa menunjukkan kalau negara ini komit dan menjalankan dengan apa yang telah diusulkan dan disepakati bersama,” kata Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan dihubungi hari ini (31/8).
Dari segi ekonomi, RECP ini disebut akan menyokong pertumbuhan ekonomi, terkhusus dari ekspor.
Baca Juga: Pertemuan Puan-Airlangga Diharapkan Produktif
Baca Juga: Fortuner, Avanza Hingga Xpander Mobil Buatan Indonesia yang Mengaspal di Luar Negri
"Persetujuan RCEP diperkirakan dapat meningkatkan PDB Nasional sebesar 0,07% di tahun 2040 dengan kenaikan ekspor mencapai USD5,01 miliar dan surplus perdagangan juga bisa diperkirakan naik 2,5 kali lipat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Deni menjelaskan, dengan adanya RCEP ini tidak otomatis akan memberikan dampak yang besar terhadap peningkatan export Indonesia ke negara-negara anggota RCEP tersebut, karena sebelum RCEP ada tariff masuk produk-produk Indonesia ke negara-negara tersebut sudah sangat rendah.
“Karena sebelumnya memang telah ada bilateral FTA antara Indonesia dengan negara-negara tersebut atau FTA melalui kerangka ASEAN+3 atau ASEAN+6 yang membuat tariff sudah rendah. adanya RCEP akan membantu menyederhanakan aturan ROO yang telah ada,” tambah Deni.
Sementara kaitannya dengan windfall profit ekspor yang diperkirakan akan selesai di tahun depan, RCEP disebut akan membawa keuntungan.
“Pengaruh RCEP akan terbatas saja, karena Indonesia ekspor bahan mentah saja, yang memang tarifnya sudah rendah. Meskipun demikian, adanya RCEP ini diharapkan bisa membantu mengkompensasi penurunan ekspor dari komoditas, jika tahun depan harga-harga komoditas menurun akibat pelemahan pertumbuhan ekonomi global,” ungkap Deni.
Skema RCEP sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas yang mencakup 10 negara ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN, yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru Indonesia bermanfaat Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengungkapkan Indonesia harus mampu melanjutkan rekam jejak positif dalam keketuaan Asean.
"Dulu-dulu ketika Indonesia jadi Ketua Asean selalu ada yang breakthrough, menginisiasi dari program besar Asean," ujar Yose.
Sebelumnya Indonesia pernah menjadi Ketua Asean pada 2003 dan 2011. Ketika itu, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas Asean atau Asean Community yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta keamanan.
"2003, Indonesia menjadi Ketua Asean lalu keluar inisiatif yang namanya Asean Community. Yang sekarang kita kenal dengan Asean Political-Security Community, Asean Economic Community, Asean Socio-Cultural Community," lanjutnya.
