iNSulteng – Mau dapat BLT UMKM? Yuk simak penjelasan lengkap berikut ini. BLT UMKM atau BPUM diberikan kepada penerima yang merupakan UMKM.
Untuk mengetahui kamu sebagai penerima BLT UMKM atau bukan bisa melalui BRI efrom.bri.co.id dan BNI di banpresbpum.id.
Periode 2021 sebanyak 12,8 juta UMKM diberi Banpres BPUM dari Kemenkop UKM. Penyaluran BLT ini dilakukan oleh 2 bank Pemerintah, yakni BRI dan BNI.
Baca Juga: Ronaldo Cetak Gol Lagi, Man United Menang Dramatis Atas West Ham
Baca Juga: Baru Tahu, Begini Cara Mengenal dan Memahami Kajian Pustaka Skripsi, Tesis dan Disertasi
Tahap 3 dan 4 kapan cair?, simak rangkuman iNSulteng.com, 20 September 2021 berikut ini.
Dilansir dari Beritadiy.com dengan artikel "PENGUMUMAN! Ini Jadwal Terbaru Banpres BPUM Tahap 3 dan 4 2021 Kapan Cair, UMKM Tak Terdaftar Tetap Dapat BLT"
Dari jumlah itu, 9,8 juta UMKM di antaranya sudah dapat BLT di semester I 2021 melalui tahap 1 dan 2. Sedang di semester 2 2021, 3 juta UMKM dapat Banpres BPUM.
Pada Banpres BPUM di semester 2 2021, BLT UMKM tahap 3 disalurkan mulai bulan Juli 2021 lalu. Namun sebagian daerah juga membuka BPUM tahap 4, di mana pendaftarannya dilakukan di awal September 2021.
Berdasarkan data Kemenkop UKM, penyaluran Banpres BPUM tahap 3 sudah mencapai 2 juta UMKM hingga akhir Agustus 2021. Artinya masih ada kuota 1 juta UMKM lagi yang bakal dapat BLT.
Untuk cek daftar online Banpres BPUM tahap 3 BRI dan BNI, masyarakat bisa kunjungi link eform.bri.co.id dan banpresbpum.id. Cukup masukkan NIK KTP pada kolom situs itu.
Sebelum cek bantuan baru, yuk cek daftar penerima BPUM 2021:
- Buka link banpresbpum.id maupun eform.bri.co.id bisa dari HP, komputer, atau laptop yang terhubung ke internet
- Masukkan NIK KTP di kolom yang disediakan
- Klik "CARI"
- Data penerima BLT UMKM akan tertera di halaman tersebut.
Apabila NIK tak masuk daftar penerima Banpres BPUM tahap 3 2021, masyarakat tak perlu khawatir. Sebab ada BLT tambahan ke UMKM atau pelaku usaha mikro yang belum dapat BPUM.
Adapun besaran bantuan UMKM di September 2021 ini ditetapkan sebesar Rp1,2 juta, sama seperti Banpres BPUM yang dijalankan Kemenkop UKM itu.
