iNSulteng - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah membeberkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia berkurang.
Dalam kalkulasinya, Menaker Ida menyampaikan kelompok yang paling tinggi jumlah Penganggurannya yakni lulusan SMK.
Hal itu disampaikannya saat menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 24 Mei 2021.
Baca Juga: UM-PTKIN Dibuka Hari Ini, Bisa Ujian Pakai Handphone Loh
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menaker Ida mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.
Baca Juga: Guru Honorer Senior Diusulkan Diangkat PPPK, Yang Gagal CPNS Bisa Dipertimbangkan Jadi PNS
"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker Ida.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen).
Baca Juga: Mau Terlihat Awet Muda? Ikuti Pola Berikut
Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen).
Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen.
Kemnaker, kata Menaker Ida, telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja, yaitu transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.
Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.
