iNSulteng - Hingga saat ini kabar pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji/upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan termin 3 belum juga terdengar jelas.
Saat ini, para karyawan atau buruh memprediksi kalau BSU BPJS Ketenagakerjaan tidak akan cair tahun ini.
Pasalnya, Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan waktu BLT BPJS termin 3 tahun 2021.
Baca Juga: Peserta KIP SD, SMP dan SMA Bisa Dapat Dana Hingga Rp1 Juta, Begini Caranya!
Sebelumnya, pemerintah menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1,2 juta pada 2020 untuk membantu pekerja bergaji di bawah Rp5 juta untuk mencukupi kebutuhan akibat dampak pandemi Covid-19.
BLT BPJS sudah disalurkan selama 2 termin bagi 12,4 juta pekerja yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, pemerintah siap-siap akan melanjutkan kembali program BLTBPJS Ketenagakerjaan termin 3 ini pada 2021. Namun, penyalurannya belum bisa dipastikan kapan.
Baca Juga: Program Indonesia Pintar (PIP), Ini Jumlah Dana Yang Diterima Peserta KIP SD, SMP dan SMA
Apa benar BSU BPJS Ketenagakerjaan tidak cair?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya memang sudah memberikan sinyal program stimulus tersebut diupayakan pada 2021 berlanjut.
“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian. Jika kondisi perkonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," katanya di Jakarta, Senin 18 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Kapolres Buol Siap Menjadi Orang Pertama di Vaksin
Secara rinci, BLT BPJS Ketenagakerjaan termin I telah tersalurkan kepada 12.293.134 orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp14.751.760.800.000 atau setara 99,11%.
Sedangkan BLT BPJS Ketenagakerjaan termin II telah tersalurkan kepada 12.244.169 orang dengan realisasi anggaran mencapai Ro14.693.022.800.000 atau jika dipersentasekan sebesar 98,71%.
Terpisah, dikutip melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Pemerintah akan bekerja sangat keras untuk bisa mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP. Lalu, dari sisi belanja negara akan dibelanjakan Rp 2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.
