Baca Juga: Bocoran Jadwal SKD CPNS dan Uji Kompetensi PPPK, Simak Penjelasan Berikut
"Jadi walaupun misalnya perdana menteri ngotot tidak mau mundur, tapi kalau anggota kabinetnya bubar, ya bubar juga," ucapnya.
"Jika dia kehilangan dukungan dari mayoritas parlemen bubar juga," tambah Refly Harun.
Namun, ada sisi kelebihan dari sistem parlementer. Refly Harun menjelaskan jika perdana menterinya terus mendapat kepercayaan, maka bisa berkuasa puluhan tahun dengan catatan harus selalu mendapat dukungan penuh dari Perkemen.
Sisi lain yang dinilai mengerikan dari sistem perlementer, kata Refly Harun tindak pidana korupsi akan makin sulit dihukum.
Baca Juga: Bank BCA Bisa Cairkan BSU Gaji Rp1 Juta?, Ini Penjelasannya!
Baca Juga: Link Twibbon HUT RI ke-76 Penuh Makna, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh
"Kurangnya, negeri yang korupsinya banyak dari anggota parlemennya bisa dibeli, ya berat memang," jelasnya.
Sedangkan untuk sistem presidensial, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Bagi yang menganut sistem ini, Refly Harun menilai tidak akan mungkin ada perselisihan presiden dengan raja.
Baca Juga: Nama Tak Terdaftar di Eform BRI Tahap 3, Ini Penyebab dan Solusi Agar BLT BPUM Rp1,2 Juta Cair
Baca Juga: 3 Cara Cek Penerima BSU 2021 Rp1 Juta, Masih Ada Tahap 2 yang Belum Cair
“Mungkin adalah kontrol dari parlemen, tapi parlemen tidak langsung juga," jelasnya.
Jika anggota parlemen menyatakan mosi tidak percaya, lalu presidennya mundur. Kendati memiliki TAP MPR, namun jika rakyat sudah tidak dipercaya, tetap harus mundur..
