iNSulteng – CEO PT Promedia Teknologi Indonesia, Agus Sulistriyono, menyampaikan keprihatinannya terkait kabar pencabutan kartu identitas (ID Card) liputan Istana milik salah satu jurnalis televisi nasional.
Menurut Agus, tanpa ID Card tersebut, jurnalis bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas peliputan di lingkungan Istana Negara. Ia menegaskan, pihaknya masih menunggu klarifikasi resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
“Sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Istana terkait pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana,” ujar Agus, Minggu (28/9/2025).
Baca Juga: MBG Program Prioritas yang Tengah Jadi Sorotan, Siapa yang Tanggung Jawab saat Ada Kasus Keracunan?
Agus menilai jika benar pencabutan dilakukan secara sepihak, maka tindakan itu dapat merugikan citra Presiden Prabowo Subianto.
“Jika isu itu benar, pejabat yang bertindak berlebihan dengan mencabut kartu identitas liputan harus dicopot. Tidak cocok model pejabat seperti itu handle kegiatan wartawan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tindakan semacam itu berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap kepemimpinan Presiden. “Tindakan berlebihan justru merusak citra Presiden Prabowo. Tapi jujur saja sampai sekarang, saya belum dapat penjelasan langsung dari Istana,” kata Agus.
Sebelumnya, reporter CNN Indonesia, Diana Valencia, mengungkapkan bahwa kartu identitas liputannya dicabut oleh pihak Istana.
Hal itu disampaikan melalui tangkapan layar (screenshot) cuitannya yang beredar di grup WhatsApp “Forum Wartawan NTT Dunia”, Minggu (28/9/2025).
“Per (Sabtu, 27/9) malam ini, saya bukan wartawan Istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers,” tulis Diana dalam cuitannya.
Diana menyebut alasannya karena ia dianggap bertanya di luar konteks acara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertanyaan itu diajukan ketika Presiden baru saja tiba dari lawatan luar negeri di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9) malam.
Pertanyaan yang dilontarkan Diana terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah. Namun, pihak Biro Pers disebut melarang wartawan Istana menanyakan isu selain topik kunjungan luar negeri Presiden.
