Menurut Muhari, sejauh ini beberapa daerah teridentifikasi telah memiliki tempat evakuasi sementara (TES), namun tidak seluruhnya karena beberapa daerah terletak di dataran rendah.
Untuk itu, Dr. Abdul Muhari menyampaikan untuk daerah-daerah yang berada di dataran rendah, TES dapat memanfaatkan sekolah atau bangunan-bangunan tinggi yang tahan gempa dan tsunami.
Selain itu, fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan juga dapat digunakan sebagai temporary vertical evacuation, seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Fasilitas tersebut harus didesain sedemikian mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan berlari untuk menyelamatkan diri.
Riset mengenai potensi tsunami ini disampaikan oleh Abdul Muhari dan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sri Widyantoro dan Rahma Hanifa di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, para bupati di kawasan selatan Jawa, TNI, Polri, serta Forkopimda lingkup Provinsi Jawa Tengah.
Menyikapi potensi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar menyampaikan perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina yang memiliki fasilitas penampungan bahan bakar minyak di Kabupaten Cilacap.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perlunya penguatan atau perbaikan fasilitas-fasilitas vital yang akan berpotensi memberikan collateral damage pada saat tsunami terjadi.
Baca Juga: Mendes Ajak Fatayat NU Bantu Entaskan Stunting di Desa
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat upaya pengurangan risiko bencana (PRB), seperti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.
Kesiapsiagaan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat desa tangguh bencana, melakukan latihan kesiapsiagaan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terutama di daerah sepanjang selatan Jawa, minimal tiga kali dalam satu tahun.*** (Gita Pratiwi/Pikiran-rakyat.com)
