iNSulteng - Kendaraan yang sudah nunggak atau mati Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di wilayah Bangka Belitung (Babel) tidak bisa lagi melakukan pengisian bahan bakar minyak tertentu atau subsidi jenis solar.
Hal itu diberlakukan setelah peluncuran sistem pemblokiran fuel card dan QR code subsidi tepat my Pertamina di SPBU 24.331.67 jalan Soekarno Hatta Pangkalpinang, baru-baru ini.
Pemberlakuan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu/Solar Subsidi di Wilayah Bangka Belitung.
Baca Juga: Polisi Periksa Nikita Mirzani dan 3 Saksi Lain Soal Laporan Vadel Badjideh
Baca Juga: UPDATE: Ayah Bunuh Empat Anaknya di Jaksel Divonis Hukuman Mati
Manager Retail Sales Pertamina Regional Sumbagsel, Awan Raharjo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah dilakukan Pemerintah Provinsi Babel terkait pengawas atau pengendalian energi BBM di Babel.
Menurut dia, Babel dikenal sebagai provinsi inovatif dalam bilang pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi.
Lanjut dia, Pertamina sejak 2023 telah meluncurkan My Pertamina QR Code, program ini merupakan penugasan dari pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi bio solar dan pertalite, diwajibkan harus menggunakan QR code. Hal itu agar anggaran subsidi betul-betul bisa ditelurusi sampai penggunaan akhir.
"QR code itu tercatat kendaraan dan jenisnya yang memakai BBM tercatat dalam database Pertamina itu, ini harus mendapatkan pengembangan di Babel dan itu telah dilaunching hari ini," kata Awan.
Pemblokiran ini agar mencegah kendaraan yang mati pajak tidak layak jalan difungsikan lagi untuk mendapatkan BBM bersubsidi, hal ini disebut dapat menggangu pasokan BBM subsidi di Babel.
Sementara, Penjabat Gubernur Babel, Safrizal ZA mengatakan, program ini sangat penting, dan Babel mendapatkan juara satu dalam pengendalian BBM bersubsidi solar, sehingga program ini diharapkan mempertahankan penghargaan tersebut.
Namun demikian, demi menjaga kelancaran Penerimaan BBM subsidi maka harus evaluasi monitor dan improve, tentu sistem fuel card yang sudah berjalan ini sudah baik ini.
"Kita punya kira-kira 13.400 kendaraan yang berhak memperoleh BBM bersubsidi, tetapi belum semua dari jumlah itu memenuhi kewajibannya membayar pajak. Jadi ini dikendalikan anda dilayani semaksimal mungkin tolong tunaikan kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan data 30-40 persen kendaraan menunggak pajak sekurangnya 3-5 tahun," kata Safrizal.
Sementara itu, salah seorang sopir, Dodot mendukung langkah ini agar dapat mengurangi antrian panjang di SPBU untuk mendapatkan BBM solar.
