iNSulteng – Nyanyian Hasto Kristiyanto tersangka KPK Kasus suap PAW Anggota DPR Harun Masiku seren sejumlah nama.
Bahkan nama petinggi negara pun terseret dalam kasus korupsi yang bakal dibongkar oleh Hasto tersebut.
Benarkah ini adalah balasan dan perlawanan yang dilakukan oleh Hasto kepada Pemerintah?
Baca Juga: Penghadang Mobil Kejari Kediri Ternyata LSM, 2 Orang Jadi Tersangka, Motifnya Terungkap!
Proses hukum yang menjerat Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto di KPK.
Pernyataan itu disampaikan Ronny merespons kabar bahwa pihaknya telah menyiapkan puluhan video dugaan kasus korupsi para petinggi negara. Kabar itu sebelumnya disampaikan Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.
"Mari kita fokus saja pada proses hukum yang sudah ada," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com dilansir iNSulteng.id, Sabtu (28/12).
Ronny mengatakan PDIP dan Hasto menyatakan bakal menghormati semua proses proses hukum yang ada. Namun, dia berharap KPK menjalani semua proses hukum tersebut dengan independen, profesional, transparan, dan akuntabel.
Ronny terlebih juga meminta agar KPK bisa menjalankan fungsinya bebas dari kepentingan politik. "Kita ingin KPK independen, bekerja profesional, transparan, akuntabel dan bebas dari kepentingan politik," kata dia.
Guntur Romli sebelumnya menyebut Hasto telah menyiapkan puluhan video sebagai perlawanan terhadap upaya kriminalisasi. Meski begitu, dia mengaku belum dapat memastikan apakah video itu akan dirilis. Menurut Guntur, keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Hasto.
"Kenapa baru sekarang? Sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi," kata Guntur saat dihubungi, Jumat (27/12).
"Itu semua tergantung keputusan saudara Sekjen, kapan pun bisa dirilis," katanya.
Menurut Guntur, video itu merupakan lanjutan dari video pernyataan Hasto dua hari usai ditetapkan sebagai tersangka KPK. Dia meyakini video itu jika dirilis akan mengagetkan dan mengubah peta pemberantasan korupsi dan opini publik.
Guntur mengaku telah melihat sejumlah video tersebut. Menurutnya, video tak hanya akan menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tapi juga disertai bukti-bukti.***