iNSulteng - Survei kolaborasi antara UNICEF, UNDP, Prospera dan The SMERU Insittute memperkirakan sebanyak dua juta anak di Indonesia akan jatuh ke kemiskinan jika bantuan sosial (bansos) terhadap rumah tangga diberhentikan pada tahun 2021.
“Kemiskinan anak dapat meningkat, UNICEF memperkirakan lebih dari dua juta anak di Indonesia akan jatuh ke kemiskinan jika bantuan sosial terhadap rumah tangga dihentikan pada tahun 2021,” ujar Deputi Direktur The SMERU Research Institute Atia Yuma saat diskusi daring di Jakarta, Kamis.
Atia menyebut sebanyak 30 persen dari 12.216 sampel rumah tangga yang terlibat survei merasa khawatir tidak bisa memberi makan keluarga.
Baca Juga: PANAS, Demokrat Minta Polisi Bubarkan KLB Ilegal di Deli Serdang !
Baca Juga: Apa Itu BST?, Cek di Sini Dapatkan Ratusan Ribu di Tahun 2021
“Penurunan pendapatan dan gangguan sistem pasokan makanan adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kerawanan pangan,” katanya.
Survei yang digelar pada Oktober dan November 2020 itu juga mengungkap bahwa 51,5 persen rumah tangga tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan sebagai dana darurat. Bahkan 27,3 persen rumah tangga menggadaikan kepemilikan barang-barang.
Sejumlah anak mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup.
“Kami juga menemukan ada peningkatan jumlah anak yang bekerja, sekitar tujuh persen rumah tangga memiliki anak yang bekerja di mana 2,5 persennya bekerja sejak pandemi," kata Atia, dilansir dari Antara.
Selain itu 57,3 persen orang tau menghadapi kesulitan dalam mengakses koneksi internet yang mengakibatkan 20,5 persen anak mengalami konsentrasi dalam belajar bahkan 12,9 persen anak menjadi lebih mudah marah.
Baca Juga: Muncul Virus Varian Baru B117, Kapolri Langsung Beri Perintah Jajaran
Oleh karena itu, SMERU menyarankan pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi anak-anak mulai dari perlindungan sosial hingga kesehatan dan gizi. Selain juga memperluas cakupan bantuan pangan, mempertahankan dukungan untuk kelompok pendapatan menengah ke bawah dan integrasi data penerima bantuan sosial.***
