iNSulteng - Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menyebut bahwa pada seleksi Bintara Polri Program Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat 2021ada peserta titipan.
Hal itu disampaikannya saat Puluhan peserta seleksi Bintara Polri Program Afirmasi Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat 2021 menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat di salah satu tempat kegiatan lembaga ini, di Manokwari, Kamis.
Ketua DPRP Papua Barat ini mengatakan bahwa segera ditindaklanjuti melalui rapat internal lembaga tersebut.
Baca Juga: Ini Bocoran Pembukaan CPNS 2021, Pendaftaran Hanya di https://sscasn.bkn.go.id
"Saya juga sudah terima laporan, kalau ada oknum-oknum peserta titipan. Ini pun akan kami verifikasi ke panitia dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB)," katanya pula.
"Kami segera bentuk tim untuk melakukan verifikasi kembali peserta seleksi khusus anak-anak asli Papua yang dinyatakan tak lulus," tambah Wonggor.
Di hadapan pimpinan DPRP Papua Barat, puluhan putra-putri asli Papua ini menyampaikan sejumlah kejanggalan yang mengakibatkan mereka dinyatakan tak lulus pada tahapan seleksi yang tengah berjalan saat ini.
Baca Juga: Pemda Banggai Targetkan 40 Ribu Jaringan Gas Rumah Tangga Direalisasikan Pada Tahun 2022
"Saya tidak lulus tes kesehatan, karena divonis punya riwayat sakit bawaan oleh tim kesehatan panitia," ujar salah satu wanita peserta tes yang enggan namanya disebutkan.
Dia mengakui bahwa hasil tes kesehatan dilaksanakan panitia seleksi justru tak sama dengan hasil tes yang dikeluarkan salah satu rumah sakit (RS) swasta yang melakukan diagnosa terhadap kondisi kesehatan peserta ini.
"Karena dinyatakan tidak lulus tes kesehatan, saya periksa kembali di salah satu rumah sakit swasta di Manokwari. Hasilnya saya sehat tanpa riwayat sakit bawaan," ujar peserta wanita ini sambil menunjukkan bukti hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRP Papua Barat.
Baca Juga: Bakti Sosial Satgas Madagoraya Bagikan Sembako, Khitanan Massal dan Pengobatan Gratis
Wonggor lalu mempersilakan puluhan peserta tak lulus itu, agar menyiapkan data berdasarkan kuota asal kabupaten/kota agar diverifikasi pula.
"Intinya, DPRP sebagai pengetok palu anggaran otsus untuk membiayai kegiatan seleksi ini tidak dilibatkan secara langsung dalam kepanitiaan," kata Wonggor lagi. ***
