Baru pada awal tahun 2007, operasi kepolisian berhasil menangkap mereka yang dianggap terlibat dalam serangkaian aksi teror di Poso.
Tahun-tahun berikutnya ditandai dengan peningkatan kualitas ekonomi dan infrastuktur kota dalam berbagai sektor.
Dilayani oleh Bandar Udara Kasiguncu, Poso terhubung melalui udara dengan kota-kota lain di Indonesia seperti Palu dan Makassar.
Posisi Poso yang terletak di tengah, dan dilalui oleh Jalan Nasional Trans Sulawesi yang merupakan jalur strategis yang menghubungkan antar provinsi di pulau Sulawesi, membuat kota ini menjadi pusat perhentian baik dari utara maupun selatan, atau dari barat dan timur Sulawesi.
Alasan ini pula yang membuat penduduk Poso terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan latar belakang. Ekonomi kota ditopang melalui sektor perdagangan dan jasa.
Sejarah Poso
Pada tahun 1892, misionaris Belanda bernama Albertus Christiaan Kruyt tiba di Poso untuk menjalankan misinya. Saat itu, penduduk yang telah menetap berada di daerah Sayo (sekarang di Kelurahan Sayo) yang merupakan tempat pendaratan perahu dari muara Sungai Poso.
Pada tanggal 5 September 1894, keadaan sempat tidak aman akibat perseteruan antar suku, dan hal ini membuat Kruyt meminta Pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi keadaan dan menempatkan aparatnya di daerah Poso yang dipimpin oleh kontrolir wilayah Teluk Tomini bagian selatan yang berkedudukan di Mapane. Pada tanggal 1 Maret 1895, kedudukan kontrolir dipindahkan ke wilayah kota Poso yang sekarang ini.
Pada tahun 1940-an, Poso sebagai salah satu afdeling dari Daerah Otonom Sulawesi Tengah direkomendasikan untuk menjadi pusat pemerintahan (ibu kota) Daerah Sulawesi Tengah, sesuai keputusan Konfederasi Raja-raja Sulawesi Tengah. Rekomendasi ini terwujud pada tahun 1946.
Pertemuan lanjutan yang dipelopori oleh Magau Palu, Tjatjo Idjazah, diadakan di Parigi pada tanggal 27 November hingga 2 Desember tahun 1948. Keputusan ini diperkuat dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Ida Anak Agung Gde Agung, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1949.
Hingga tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom, yaitu Onderafdeeling Poso yang meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale yang beribu kota di Poso, dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Tolitoli dengan ibu kota yang terletak di Palu.
Wilayah tersebut sering disebut pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Hal ini membuktikan bahwa Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak ratusan tahun yang lalu.
Pada tahun 1955, terjadi perkembangan wilayah menjadi 11 kampung dan sebagian kampung Gorontalo dilebur menjadi kampung Tawongan, kampung Tiongkok dan kampung Arab disatukan dengan kampung Gorontalo ditambah dengan kampung Madale/Karawasa, Buyumboyo dan Ranononcu yang meliputi wilayah Kagila/Lembomawo dan Moengko. Pada tahun 1959, jumlah kampung kembali berkembang menjadi 14 kampung dengan bertambahnya Kampung Kagila, Kampung Tegalrejo dan kampung Gebangrejo sedangkan kampung Lage berubah nama menjadi kampung Lombogia.
