Warga Segel Kantor Desa Sigenti, Tuntut Transparansi Dana Desa Rp514 Juta

iNSulteng -  Ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah memuncak.

Pada Selasa (1/7/2025), warga menyegel kantor desa sebagai bentuk protes atas rencana penggunaan anggaran tahap pertama APBDes 2025 sebesar Rp514.624.760 yang dinilai tidak transparan dan berpotensi koruptif.

Penyegelan dilakukan setelah pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat yang membahas rincian anggaran tersebut.

Baca Juga: Tim Jaguar dan ALO Tadulako Grebek Sarang Narkoba di Kayu Malue, 11 Tersangka Diamankan

Baca Juga: Ibu Muda di Sigi Jadi Korban Pengeroyokan dan Percobaan Pembegalan

Meskipun pemerintah desa memaparkan 15 program, warga dengan tegas menolak penggunaan dana untuk kegiatan fisik.

Mereka menuntut agar dana tersebut diprioritaskan untuk gaji dan operasional pemerintahan desa selama satu tahun anggaran.

Ketidakpercayaan ini berakar pada dugaan penyalahgunaan anggaran DD tahun 2024 yang saat ini tengah diselidiki oleh Unit Tipidkor Polres Parigi Moutong dan Kejaksaan Negeri Parimo.

Penolakan terhadap rencana kegiatan fisik bukan hanya karena dugaan korupsi sebelumnya, tetapi juga karena warga menilai proses penetapan APBDes 2025 sendiri sudah bermasalah secara administratif.

Permintaan warga untuk menangguhkan kegiatan fisik ditolak oleh Kepala Desa.

Alasan Kepala Desa bahwa anggaran harus direalisasikan sesuai program yang telah ditetapkan, justru semakin memperkuat kecurigaan warga akan adanya penyimpangan.

Ketua Aliansi Masyarakat Desa Sigenti Bersatu, dalam keterangannya kepada wartawan, menegaskan bahwa penyegelan akan tetap berlangsung hingga ada tindakan hukum dan transparansi yang jelas dari pemerintah desa. Kantor desa hingga saat ini masih dalam keadaan tertutup.

Situasi ini menjadi peringatan serius bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk segera mengintervensi dan menyelesaikan konflik ini.

Ketegasan diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan memastikan penggunaan Dana Desa di Desa Sigenti berjalan transparan dan akuntabel.