iNSulteng - Usulan beberapa pimpinan partai politik ingin menunda Pemilu 2024 mendapat banyak pertentangan.
Salah satunya dari Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Indonesia, Arya Fernandes mengatakan harus ditolak masyarakat.
Ia menilai usulan tersebut tidak masuk akal dan sangat tidak demokratis. Karena itu, Pemilu harus tetap digelar sesuai jadwal.
Baca Juga: Gegara Putin Serang Ukraina, Polandia dan Swedia Tolak Bertanding Lawan Rusia
Baca Juga: Kasus Perdagangan Manusia di Papua, Polisi Tetapkan Pemiliki Kafe di Bayabiru Paniai Jadi Tersangka
Menurutnya, penyelenggaraan Pemilu merupakan amanat konstitusi yang menghendaki adanya pembatasan masa jabatan dan kekuasaan presiden.
“Dalam sistem presidensial ada doktrin pembatasan kekuasaan," jelasnya dalam diskusi virtual, dikutip iNSulteng.com dari Antara pada Minggu, 26 Februari 2022.
"Tujuannya, memberi kemungkinan ada regenerasi politik, kemudian ada sirkulasi kepemimpinan, yang lebih penting lagi agar pejabat eksekutif tidak membuat kebijakan yang tidak demokratis,” sambung Arya.
Baca Juga: 6000 Warga Mengungsi Pascagempa Pasaman Barat, Berikut Daftar Kebutuhan Mendesak
Tidak hanya itu, Arya juga menolak alasan para pimpinan parpol yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda.
Ada dua alasan para pimpinan parpol itu menunda Pemilu, yakni menjaga momentum pemulihan ekonomi, dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah.
Arya menanggapi alasan ekonomi itu tidak masuk akal, karena pertumbuhan ekonomi telah membaik.
Baca Juga: Polisi Diminta Kejar Ukhti yang Injak-Injak Baliho Menag dan Acungan Jari Tengah!
“Data-data ekonomi sekarang kita sudah tumbuh dan membaik. Pertumbuhan ekonomi, PDB kita year on year pada 2020 -2,07 persen, sementara pada 2021 +3,39 persen. Kita berhasil tumbuh. Artinya, ekonomi sedang membaik,” jelasnya.
