Amran Batalipu ditangkap paksa TIM penyidik Komisi anti rasua di kediaman pribadinya, Jalan Syarif Mansur, Buol.
Bupati itu kemudian dibawah ke Jakarta pukul 20.50 WIB, Amran Batalipu langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Jakarta Timur cabang KPK kala itu.
2 BUPATI BANGGAI LAUT DI OTT KPK
Terbaru, dari ujung Timur Sulawesi Tengah, Kamis 3 Desember 2020 lalu, KPK menangkap Bupati Banggai Laut (Balut) Wenny Bukamo.
"Sejauh ini, bukti yang sudah diamankan dalam giat tangkap ini adalah sejumlah uang dalam bentuk rupiah yang terdiri dari pecahan ratusan ribu yang jumlah totalnya masih akan dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak terperiksa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, dilansir dari Antara.
Selain itu, kata Ali, KPK juga mengamankan buku tabungan, bonggol cek, dan beberapa dokumen proyek.
Untuk diketahui, KPK total telah menangkap 16 orang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Luwuk, Sulawesi Tengah, Kamis 3 Desember 2020 terdiri dari Bupati Banggai Laut, pejabat di lingkungan Pemkab Banggai Laut, dan beberapa pihak swasta.
Ali mengungkapkan dugaan korupsi dalam kasus tersebut terkait dengan pemberian sejumlah uang dari pihak swasta/kontraktor pelaksana pekerjaan kepada penyelenggara negara, dalam hal ini diduga diterima oleh Bupati Banggai Laut.
Ia mengatakan beberapa pihak yang diamankan KPK tersebut saat ini telah berada di Gedung KPK, Jakarta dan akan dilanjutkan pemeriksaan oleh tim KPK.
Baca Juga: Kasus Binomo, Giliran Crazy Rich Bandung Doni Salmanan Akan Diperiksa
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Hakim Itong Lobi Pihak Berperkara di PN Surabaya
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Hakim Itong Lobi Pihak Berperkara di PN Surabaya
Baca Juga: Usut Kasus TPPU, KPK Duga Angin Prayitno Beli Aset Atas Nama Pihak Lain
“Segera setelah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan, kami akan sampaikan perkembangan kasus ini secara lengkap dalam konferensi pers yang diagendakan akan dilaksanakan hari ini,” ujar Ali kala itu.
Itulah dua kasus kepala daerah yang pernah berurusan dengan KPK di wilayah Sulteng.***
