Ketum Partai Golkar: Tegas Dukung Sistem Pemilu Proporsional Terbuka untuk Jaga Kemajuan Demokrasi

photo author
- Rabu, 11 Januari 2023 | 22:46 WIB
Foto Ketua Golkar Airlangga Hartarto dari Instagram @airlanggahartarto_official
Foto Ketua Golkar Airlangga Hartarto dari Instagram @airlanggahartarto_official

iNSulteng - Sebanyak 8 partai politik (parpol) melakukan konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak Sistem pemilu proporsional tertutup. Konsolidasi itu diinisiasi oleh partai Golkar sebagai salah satu partai yang menolaksistem pemilu proporsional tertutup.

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan dukungan terhadap sistem pemilu proporsional terbuka untuk menjaga kemajuan demokrasi. Sistem pemilu proporsional tertutup dinilai merupakan kemunduran bagi demokrasi.

“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi,” terang Airlangga.

Baca Juga: Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di 5 Wilayah Daerah Otonomi Baru

Ketua Network for Indonesia Democratic Society (Netfid) Indonesia Afit Khomsani mengapresiasi respons 8 parpol tersebut. tersebut pada beberapa hari yang lalu.

Menurutnya, hal itu menunjukkan para elite parpol mulai beranjak ke wacana yang lebih produktif. Afit juga menilai pernyataan sikap tersebut mempunyai dampak positif pada perhatian publik terhadap Pemilu 2024.

"Artinya, para elite mulai aware dengan Pemilu 2024 dan komitmen pada penyelenggaraan Pemilu 2024, serta meninggalkan wacana kontraproduktif yang dulu sering dilakukan, misalkan menunda pemilu," terangnya.

Baca Juga: Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di 5 Wilayah Daerah Otonomi Baru

Menurut Afit, memang tidak ada sistem pemilu yang paling ideal dan bagus. Meski demikian, sistem pemilu dipilih berdasar yang paling memungkinkan dan bisa disesuaikan dengan konteks dan kultur masyarakat.

Menurutnya, sistem pemilu proporsional terbuka memiliki beberapa kelemahan di antaranya adalah mengecilnya peran parpol, dan rawan politik uang.

"Karena adanya liberalisasi dalam proses pemilu, di mana para calon saling berlomba untuk mendapatkan suara terbanyak," lanjutnya.

Baca Juga: Cegah Berita Hoax Jelang Pemilu 2024! Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bertemu

Afit menerangkan masalah yang patut diperhatikan terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka adalah derajat kedekatan warga dengan partai yang akan dipilih atau party-identification (Party-ID).

"Problem kita adalah rendahnya Party ID, bahkan sekarang hampir tidak ada. Hal ini diakibatkan pada banyak faktor, termasuk disorientasi parpol, ideologi yang semakin tidak jelas, dan sebagainya," tegasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Eka Putra Budiana Datu

Tags

Rekomendasi

Terkini

X