“Pada 2023, pemerintah menindaklanjuti komitmen investasi yang dibuat untuk Indonesia sebagai hasil dari KTT G20 di Bali, antara lain Just Energy Transition Partnership sebesar US$20 miliar untuk energi bersih di Indonesia,” kata Airlangga.
Baca Juga: Jimny 5 Pintu Bisa Diganti Namanya Sebagai The New Gypsy, Kok Bisa?
Selain itu Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut bahwa terdapat Asia Zero Emission Community dengan komitmen penyediaan dana US$500 juta untuk Indonesia dan Partnership for Global Infrastructure and Investment berupa pendanaan US$600 miliar dari negara-negara G7 dalam bentuk pinjaman dan hibah. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan proyek infrastruktur berkelanjutan di negara berkembang.
Untuk sejumlah komitmen investasi, pinjaman maupun hibah yang terkait transisi energi, Eliza menanggapi
“Kita juga perlu roadmap untuk realisasi transisi energi yg berisikan target & berbagai stakeholder yg terlibat. Misi menurunkan emisi ini harus sampai ke level program pemerintah daerah sehingga dapat lebih aplikatif".
Baca Juga: Citroen SUV 7 Seater Diberi Nama C3 Aircross, Pukul Mundur Pesaing!
Bantalan Sosial
Sementara itu, Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian mengatakan, pemerintah perlu menjaga iklim investasi yang kondusif, sebab berdasarkan Coreoutlook 2023 lalu, Core memperkirakan investasi akan menjadi sumber pertumbuhan perekonomian kedua terbesar.
Untuk itu baik pemerintah pusat dan daerah didorong untuk kebijakan yang komprehensif.
“Perlunya kebijakan yang suportif, komprehensif dan jelas baik kebijakan daerah maupun pusat. jangan ada tumpang tindih,” ujar Eliza saat berbincang hari ini Jum'at, 16 Desember 2022.
Baca Juga: Mobil Kia EV6 Electric Crossover Jangkau 700 KM Sekali Cas, Paling Hebat Diantara Pesaing?
Selain itu, tutur Eliza, perlu shock absorber jika dampak krisis ekonomi global mulai merembet ke Indonesia. Terutama, lanjutnya, mengantisipasi potensi badai PHK yang akan berdampak pada daya beli masyarakat dan mempengaruhi tingkat konsumsi.
“Dalam hal belanja pemerintah. Instrumen Fiskal merupakan shock absorber, ketika indonesia dihadapkan dengan badai PHK maka pemerintah perlu memberikan stimulus untuk sektor-sektor yang rentan PHK serta program jaring pengaman untuk yang terkena PHK,” jelas Eliza. ***
