iNSulteng - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), menekankan kepada seluruh pihak, kepala daerah yang berada di daerah-daerah, untuk tidak menginginkan adanya Konflik Tanah atau agraria di daerah wilayahnya masing-masing.
Joko Widodo, dalam sambutannya kepada seluruh kepala daerah melalui virtual di istana merdeka, kota Bogor, khususnya saat meresmikan secara simbolis penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat Sulawesi Tengah melalui Kantor Wilayah BPN Sulteng, dengan tegas tidak ingin ada konflik yang terjadi di daerah hanya karena persoalan agraria atau tanah.
Dia pun meminta kepada seluruh kepala daerah, agar masyarakat kecil tidak dipersulit dalam memiliki alas hak hukum atas kepemilikan tanahnya, yang bertujuan menjadikan lahan garapan masyarakat sebagai penunjang kelangsungan hidupnya.
Baca Juga: BNN Kota Palu: Jangan Sungkan Datang, Tidak Diproses Hukum
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Jajaran Polri, Untuk Berantas Mafia Tanah
“Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” kata Jokowi kepada iNSulteng melalui virtual di kantor wilayah BPN Sulteng.
“Artinya, kepastian hukum atas tanah yang memberi keadilan kepada semua, adalah tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.
Selanjutnya, kata Jokowi, pemerintah dalam hal ini seluruh kepala daerah, untuk berkomitmen memberi kepastian hukum yang berkeadilan kepada semua pihak, terutama kepada masyarakat kecil.
Sebab kata dia, permasalahan hukum atas tanah masyarakat ini sudah berulang kali pula menjadi agenda penting dalam pembahasan yang disertai dengan turut mengundang seluruh kepala daerah, dalam menyelesaikan persoalan atas hak hukum agraria.
Baca Juga: TAK Unggah Video Lagi, Gus Idris Ditahan Polisi Usai Kasus ‘Gancet’ Heboh?, Cek Faktanya!
Baca Juga: BSU Tahap 4 dan 5 Ditransfer Kapan?, Cek Jadwal Pencairan 2021, Batas Oktober, September Ada!
“Saya juga sudah berulang kali menjawab perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan dalam penyelesaian kasus tanah yang ada,” sebutnya.
Menurutnya, banyak konflik soal tanah yang telah berlangsung lama dan bahkan lama sekali, ada yang puluhan tahun bahkan sampai ada yang 40 tahun permasalahan agrarian di daerah wilayah terkait, tetapi masalahnya tidak selesai-selesai.
Dia memahami, bahwa konflik agraria atau sengketa tanah merupakan tantangan beragam yang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil (petani dan nelayan).
“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani, yang jauh-jauh datang ke Jakarta bahkan ada yang berjalan kaki ke Jakarta untuk memperjuangkan lahan-lahan mereka yang terdampak oleh konflik agrarian,” kata Jokowi dihadapan sekretaris Kabinet, Menteri BPN/ATR, dan seluruh pejabat negara.
