iNSulteng - Ditengah anggaran goncang karena Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo meminta para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.
"Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat.
Baca Juga: Basarnas Palu tiba di lokasi Banjir Bandang Sigi, Warga Lakukan Evakuasi Mandiri
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui "video conference".
"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19," tambah Presiden.
Baca Juga: Bhayangkari Cabang Buol Terus Berbagi Bantu Warga di Tengah Pandemi
Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendatail.
"Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? 'Outcome'-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi pun memperingatkan agar jangan seluruh anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belaja.
"Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana," tambah Presiden.
Baca Juga: Cara Cek Kena Tilang Elektronik, Login etle-pmj.info/id, Cukup Gunakan Data STNK
Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas.
"Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tegas Presiden.
Bila para bupati membuat prioritas anggaran maka rakyat akan mengingat kerja para bupati.
Baca Juga: Mau Jadi Penerima KIP Kuliah Merdeka 2021? Begini Kata Mendikbud Nadiem
