iNSulteng - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto berharap sosok Kapolri baru Pengganti Idham Azis harus memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.
Tak kalah penting, Kapolri yang akan datang harus memiliki komitmen dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di internal Polri.
Baca Juga: FAKTA Mengagetkan Soal Vtube, Haram Atau Halal, Legal Atau Ilegal !
"Kapolri ke depan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia," papar Didik kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 Januari 2021
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap Presiden Joko Widodo memilih calon Kapolri yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi serta mampu menjalin kerja sama yang baik dengan lintas sektoral terutama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN).
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah Tegaskan Keselamatan Kerja Bukan Tanggung Jawab Pemerintah!
"Calon Kapolri ke depan harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, terutama dengan TNI dan BIN dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri," jelas Didik.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengharapkan calon Kapolri yang akan datang memiliki kemampuan dalam menjaga keberagaman dan berdiri di atas semua golongan yang ada di Indonesia agar tetap harmoni.
Baca Juga: Vidio Ratusan Santri Pingsan Setelah Disuntik Vaksin Hebohkan Jagad Maya, Ini Faktanya!
Hal lain yang perlu diutamakan dalam tugas Kapolri adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi, menjaga netralitas dari kepentingan politik, serta yang mutlak harus ditegakkan aturan hukum yang berlaku dengat tetap menjaga profesionalisme Polri.
"Kapolri harus benar-benar tegakkan aturan hukum, menjaga keberagaman dan kemajemukan masyarakat, tidak main hakim sendiri atas nama stabilitas politik, jaga netralitas dalam pemilu dan pilkada, dan menjaga nilai-nilai demokrasi," papar Benny kepada para awak media di Jakarta.
Baca Juga: Aksi Percobaan Penculikan di Labuhanbatu Selatan, Adakah Kaitannya dengan 3 Bocah di Langkat
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menghendaki Kapolri yang terpilih nanti memiliki integritas dan berdiri di atas semua kelompok. Dia tidak berharap Kapolri yang nantinya ditunjuk menjadi bagian dan menjalankan kepentingan kelompok tertentu. "Kapolri yang ditunjuk hendaknya berdiri di atas semua kelompok, golongan, dan kepentingan, tidak menjadi bagian dari agenda politik kekuasaan dari partai yang berkuasa," ujar Benny.
Meskipun demikian, dia menyadari bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif untuk mengajukan nama calon Kapolri. Dia hanya berharap pemilihan nama calon Kapolri tidak dipengaruhi pihak lain.
Baca Juga: Kakek Umur 83 Tahun Goyang Anak Dibawah Umur
