iNSulteng - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan adanya dugaan 'garong uang rakyat' (korupsi) di PT Krakatau Steel. Pelaporan tersebut diterima dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.
"Benar, KPK telah menerima aduan dimaksud. Kami pastikan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu 29 September 2021.
Lebih lanjut, Ali menyatakan tim KPK yang menangani pengaduan akan lebih dulu memverifikasi data yang diberikan. Apabila terdapat indikasi 'garong uang rakyat' (korupsi), pihaknya akan menentukan proses pengusutan kasus.
Baca Juga: Kondisi Tukul Arwana di ICU Bikin 'Kekasih' Sedih: Mas yang Paling Aku Sayangi...
Baca Juga: Hebat! Anies Integrasikan Transportasi JakLingko dengan Tarif Berkeadilan, Begini Penjelasannya
"Akan ditiindaklanjuti dengan lebih dulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data laporan, untuk memastikan apakah benar ada dugaan 'garong uang rakyat' (korupsi) dan menjadi kewenangan KPK," tuturnya seperti dikutip PMJ News.
Menurut Ali, saat ini KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai institusi di pemerintah pusat maupun daerah serta BUMN dan BUMD melalui penerapan aplikasi Whistleblowing System Terintegrasi.
"Sistem ini memungkinkan masyarakat melaporkan aduannya dengan cepat, mudah, dan tetap terjamin kerahasiaan identitasnya. Pengaduan yang dilengkapi data awal yang valid akan sangat membantu kami melakukan analisis tindak lanjutnya," tukasnya.
Baca Juga: Pedulilindungi.id Tidak Lagi Jadi Syarat Perjalanan Termasuk Naik Pesawat?, Hanya Butuh Ini Saja!!
Baca Juga: Gempa Megatrust Selatan Jawa Harus Diantisipasi, BMKG: Sewaktu-waktu Bisa Terjadi
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut ada indikasi 'garong uang rakyat' (korupsi) di PT Krakatau Steel. Indikasi muncul karena membengkaknya utang perusahaan hingga USD2 miliar atau setara Rp28,5 triliun, ditambah proyek mangkrak. ***
