Baca Juga: Inflasi Melandai, Momentum Bagus Jelang Nataru 2022-2023!
Menurut Yani, pihaknya telah berupaya melakukan edukasi dan pencegahan kerjasama dengan lintas sektor melibatkan unsur Forkompinda dan OPD terkait. Guna merumuskan program bersama dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selanjutnya melalui Rakor dan FGD, diharapkan bisa melahirkan sebuah rekomendasi bersama untuk menjadi rencana aksi daerah tahun 2023 mendatang. Guna untuk mencegah terjadinya kasus tersebut, tandas Yani.
Sementara dalam sambutan pembukaan Rakor FGD, Bupati Buol Drs M.Muchlis MM mengatakan, kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, dan menjadi masalah yang harus segera diselesaikan. Serta membutuhkan penanganan khusus secara bersama sama.
Baca Juga: Ketahanan Ekonomi Indonesia Jadi Daya Tarik Bagi Investor
Apalagi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, Buol merupakan Kabupaten yang tertinggi angka kasus kekerasan, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Propinsi Sulteng. Khususnya kasus kekerasan seksual yang sebagian besar korbanya adalah anak di bawa umur 18 tahun.
Sehingga dengan tinggi angka kasus tersebut, Kabupaten Buol bisa dikatakan keadaanya sudah dalam kondisi darurat.
Dan untuk meminimalisir angka tersebut menurut Bupati, hal itu perlu mendapatkan perhatian khusus dan empati dari seluruh pihak. Baik dari pemerintah, lembaga layanan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh perempuan.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan Berbasis Teknologi! Pemda Buol Jalin Kerja Sama dengan Zenius Platform
Baca Juga: Toyota Fortuner GR SPORT 2.8 TETRADRIVE, Fiturnya Mulai Kuno
Rapat koordinasi dan FGD yang berlangsung sehari itu, selain dihadiri Forkompinda, tokoh masyarakat, tokoh agama juga dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
