Baca Juga: Toyota Innova Hycross Vs Innova Crysta dan Zenix, Apa yang berubah?
Karena itu adalah tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur berdasarkan Perda No 04 tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
"Bayangkan, akibat tidak adanya alat pengujian, maka secara otomatis retribusinya tidak bisa dipungut berdasarkan Perda tersebut untuk menambah PAD," tandas Syamsudin menambahkan.
Sementara Kadis Perhubungan Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., mengatakan, terkait pengadaan alat pengujian angkutan umum, pihaknya sudah memprogramkan pengadaan alat tersebut.
Baca Juga: Jeep Rubicon Ngamuk Catut Nama Khofifah Terobos Lautan Pasir Bromo
Baca Juga: SUV Flaghsip Murah Pesaing Pajero dan Fortuner!! Harga Cuma Segini?
Bahkan sudah menindaklanjutinya melalui proses pengusulan anggaran pengadaanya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Jelasnya, usulan anggaran pengadaan alat itu setiap tahun kami usulkan ke TAPD terhitung sejak tahun 2019 hingga saat ini. Tapi, masalahnya usulan tersebut belum pernah direspon oleh TAPD, dengan alasan bahwa pengadaanya belum prioritas" kata Yamin kepada media ini melalui watshanya
Nah, akibat belum adanya respon TAPD terhadap usulan anggaran pengadaan alat tersebut, maka secara otomatis pihaknya lanjut Yamin, tidak berbuat apa apa, termasuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Perda No No 04 tahun 2013.
Baca Juga: Kapolri Kerahkan Tenaga Medis Tambahan Tangani Korban Gempa Bumi di Cianjur
Baca Juga: INGIN SEHAT! Gunakan 8 Cara Ini untuk Mengurangi Keringat Berlebih
Sementara Wakil Ketua TAPD Ibrahim Rasyid yang dihubungi media ini via telpon menjelaskan, belum diakomodirnya usulan pengadaan alat tersebut, lebih sebabkan karena masih minimnya kondisi keuangan daerah
" Memang benar, Dishub sudah beberapa kali mengajukan usulan anggaran untuk pengadaan alat tersebut. Namun usulan itu belum dapat diakomodir oleh TAPD" jelasnya
Karena hal itu disebabkan masih minimnya ketersediaan keuangan daerah. Menyusul selama 2 tahun berturut turut Pemda diperhadapkan dengan adanya revocusing anggaran akibat covid 19 lalu, tandasnya. ***
