“Katanya kota pendidikan, pendidikan kok sik bayar, padahal yang dikatakan pendidikan wajib tidak mengenal orang kaya atau miskin, selama ini tidak merata,” katanya.
Terkait dengan pengembangan kota wisata, ia juga sebisa mungkin tak melibatkan APBD.
“Mendatangkan investor agar sekiranya tidak mengganggu APBD, nanti sistemnya bagaimana, kita bangun bareng-bareng,” ungkap Supandi.
Ia juga menyoroti perizinan untuk pembuatan usaha yang akan makin dipermudah di bawah kepemimpinannya.
“Industri itu janganlah dipersulit perizinannya, membuat usaha harus mudah, karena pengusaha itu mengangkat derajat martabat masyarakat Kota Malang, dampak lingkungannya diatur, karena industri bisa menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja,” katanya.
“Kalau wali kota hanya tanda tangan, tidak menjadi manajer, ya tidak seperti itu, harus konkret programnya. Di tahun pertama bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan mengurangi pengangguran,” lanjut Supandi.***
