iNSulteng - KNPI Kota Palu menyoroti narasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya data tentang mayoritas rakyat dukung Pemilu 2024 ditunda.
Tidak hanya Luhut, belakangan ini para politisi lainnya juga mengklaim memiliki big data usulan perpanjangan masa jabatan presiden .
Ketua DPD KNPI Kota Palu, Sidiq Djatola meragukan keabsahan big data itu, karena tidak dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi dan kredibel.
Baca Juga: Giliran Donald Trump Ingatkan Vladimir Putin: Mengarah ke Perang Dunia 3
Baca Juga: Awkarin Isyaratkan Tunangannya dengan Gangga Sudah Bubar
"Tidak jelas dari mana sumbernya. Kok bisa mengklaim rakyat mendukung tunda Pemilu 2024," katanya kepada media ini pada Minggu, 13 Maret 2022.
Mengenai Pemilu 2024, kata Sidiq penyelenggaraannya diputuskan antara komisi II dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu.
Berdasarkan keputusan itu, negara menyatakan kesanggupan menyelenggarakan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Korupsi PT Asabri, Ditahan 20 Hari
"Yang ditanya mestinya negara, sanggup atau tidak. Bukan malah bertanya kepada rakyat," katanya.
Menurutnya, alasan ekonomi dan pandemi tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanan Pemilu 2024.
Jika Negara memang tidak mampu menyelenggarakan Pemilu 2024 hanya karena itu, Sidiq menyatakan pemuda akan turun tangan.
Baca Juga: Thomas Arya Penyanyi Lagu Malaysia Berasal dari Padang, Indonesia, Ini Profilnya!
"Saya kumpulkan anak muda untuk menggalang dana rakyat untuk membantu negara membiayai Pemilu 2024," jelasnya.***
