GMKI Sulteng Pertanyakan Kinerja Polda dan Polres Poso dalam Menangani Kelompok Teroris Ali Kalora

photo author
- Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:02 WIB
Proses evakuasi korban serangan OTK di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Selasa, 11 Mei 2021.
Proses evakuasi korban serangan OTK di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada Selasa, 11 Mei 2021.

iNSulteng – Insiden yang menewaskan empat warga di Lembah Napu, Desa Kalimango, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menuai banyak sorotan.

Salah satunya dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sulawesi Tengah yang mempertanyakan kinerja Kapolda Sulteng dan Kapolres Poso dalam menangani teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso pimpinan Ali Kalora

Sebelumnya, empat warga Desa Kalimago tewas diduga kuat dilakukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada Selasa, 11 Mei 2021 lalu.

Baca Juga: BLT UMKM Cair Mei 2021?, Cek Syarat dan Caranya Agar Dapat Rp1,2 Juta Rupiah

Koordinator Wilayah GMKI Sulawesi Tengah, Robert mengatakan insiden tewasnya empat warga tersebut tidak akan terjadi jika intensitas keamanan dan kinerja intelejen ditingkatkan.

“Bahwa semestinya aksi teror dan jatuhnya korban dapat dicegah jika intensitas pengamanan dan system intelijen ditingkatkan,” jelasnya kepada media ini pada Sabtu, 15 Mei 2021.

Dalam menjamin keamanan warga, Polda Sulteng dan Polres Poso juga mestinya bercermin dari kejadian teror serupa yang terjadi di Desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi beberapa bulan lalu.

Baca Juga: Polda Sulteng Terus Kejar Kelompok MIT yang Bunuh 4 Orang di Poso

Olehnya itu, GMKI Sulteng mendesak Kapolda dan Polres Palu segera mengaluasi kinerja jajarannya dalam menangani teroris MIT.

Kemudian, memastikan  keamanan bagi warga Poso dari usai insiden di Desa Kalimago demi mencegah aksi teroris selanjutnya.  

Selain itu, Robert juga meminta Pemerintah Daerah memenuhi hak-hak korban teroris pasca kejadian hingga rehabilitasi sesuai amanat peraturan perundang – undangan yang berlaku.

“Untuk Gubernur Sulteng, Bupati Poso, DPRD Sulteng dan DPRD Poso harus bersinergi secara proaktif membuat kebijakan strategis yang berkaitan dengan pemeliharaan kententraman dan ketertiban dalam pencegahan aksi teroris,” jelasnya.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Situr Wijaya

Tags

Rekomendasi

Terkini

X