iNSulteng - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, merespon dengan cepat berbagai isu yang beredar di media sosial terkait beberapa venue pertandingan yang belum selesai pengerjaan serta dugaan kualitas makanan atlet yang dianggap tidak memadai.
Menpora Ingin pelaksanaan PON perdana di dua provinsi ini berjalan sukses dan transparan.
Hari Jumat (13/9) sore hingga malam hari, Menpora Dito bersama rombongan melakukan kunjungan ke beberapa venue pertandingan di Wilayah Sumatera Utara usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Tim Jawa Barat Raih Emas Sepak Bola Putri PON XXI Aceh-Sumut 2024
Tiba di Bandara VIP Kuala Namu, Deli Serdang, Menpora langsung mengunjungi Stadion Utama Sumatera Utara yang berada di Kawasan Sport Center Sumut.
Kemudian melanjutkan tinjauan ke Venue Bola Voli Indoor yang sempat viral dan juga menyempatkan diri tinjau Stadion Madya Atletik yang telah tersertifikasi internasional yang berada di kawasan yang sama.
Tinjauan kemudian dilanjutkan ke Pustekpar Negeri Medan yang menjadi pusat pengemasan dan pendistribusian konsumsi non atlet PON XXI/2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumut.
Selanjutnya, Menpora Dito bersama rombongan juga membuka cabor esport yang perdana dipertandingkan mulai di PON XXI/2024 Aceh-Sumut ini.
Menpora Dito bersama Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni dan didampingi Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Surono, Dirut LPDUK Ferry Kono serta Ketua Dispora Sumut Baharuddin Siagian melakukan Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan jumpa pers di Media Center PON XXI wilayah Sumatra Utara.
Menpora Dito menjelaskan bahwa, berbagai tudingan negatif dan tidak berdasar seperti sengaja disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan hanya melihat sebagian kecil permasalahan tanpa memahami konteks yang lebih luas.
Menurut Menpora Dito, penyelenggaraan PON telah berjalan sesuai peraturan yang ketat dan transparan.
Bahkan, pemerintah telah memperkuat pengawasan dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024, yang memastikan adanya dua Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawasi pelaksanaan dan tata kelola PON serta Peparnas.
Satgas ini lanjut Menpora, berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum kuat, sehingga tudingan adanya penyelewengan dana atau tindakan korupsi tidak bisa dibenarkan.
