iNSulteng - Sebanyak 10 lembaga dan kementerian Indonesia termasuk Banda Intelijen Negara (BIN), dikabarkan telah disusupi peretas atau hacker China dengan menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Informasi menyebutkan, bahwa Thanos berasal dari Mustang Panda Group, kelompok peretas asal China.
Menanggapi hal tersebut, Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC memandang penting melakukan pengecekan terkait dengan kebenarannya.
Baca Juga: Hacker China Diduga Susupi Jaringan 10 Kementerian Indonesia, Termasuk BIN
Baca Juga: Mendagri Restui Pemekaran Papua Selatan? Hanya 4 Kabupaten
"Bisa saja ini baru klaim sepihak. Oleh karena itu, perlu menunggu buktinya seperti pada kasus e-HAC Kemenkes beberapa waktu lalu," kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha, yang dikutip iNSulteng dari Antara, Senin 13 September 2021.
Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu terkait dengan informasi yang menyebutkan bahwa Mustang Panda Group, peretas asal Tiongkok, melakukan peretasan terhadap sejumlah kementerian/lembaga dengan menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya perusakan situs web (deface situs web), menurut Pratama, baru bisa menyimpulkan kebenaran terjadi peretasan. Apalagi, kesepuluh kementerian/lembaga mana saja yang diretas masih belum jelas.
Baca Juga: Nasabah Bank Bukopin Palu Minta Take Over, Malah Diminta Penalti 10 Persen
Baca Juga: Andin Ingin Tahu Semua tentang Sofia, Papa Surya Ingat Semuanya, Ikatan Cinta 13 September 2021
Namun, bila ini spionase antarnegara, menurut dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.
Dikatakan pula bahwa hal ini tetap bagus sebagai trigger (pemicu) semua kementerian/lembaga pemerintah di Indonesia untuk mulai mengecek sistem informasi dan jaringannya.
"Lakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade sumber daya manusianya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing," kata pria asal Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.
Pada pertengahan 2020, kata Pratama, juga terjadi isu serupa di lingkungan Kemenlu dan beberapa BUMN. Saat itu ada warning dari Australia bahwa email salah satu diplomat Indonesia mengirimkan malware aria body ke email salah satu pejabat di Australia Barat.
