iNSulteng - Sejumlah pembangunan infrastruktur mengalami pembengkakan biaya jadi sorotan mantan pejabat Kementerian BUMN.
Pembengkakan biaya itu menyebabkan menumpuknya utang pemerintah.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu tidak sepakat jika rakyat terbebani oleh utang yang banyak itu.
Baca Juga: Rio Makarama Didorong Jadi Ketua PPTR, Sambut Percepatan Pemekaran Tomini Raya
Baca Juga: Heboh! Reza Rahardian 'Cium' Prilly Latuconsina dan Ungkapkan Sayang
"Saya tidak rela ini dibebankan kepada rakyat dan generasi mendatang. Rakyat harus membayar dengan mahal," Dikutip iNSulteng.com dari YouTube Said Didu pada Jumat, 15 Oktober 2021.
Pemerintah menerapkan kebijakan menaikkan tarif listrik, harga bahan bakar minyak (BBM), dan biaya lainnya.
Said Didu menilai kebijakan itu jadi cara rakyat membayar utang milik pemerintah.
Baca Juga: OJK Klaim Sudah Tindak 3.516 Pinjol Ilegal
"Rakyat tidak lagi mendapatkan biaya subsidi listrik dan BBM hanya karena membayarkan utang orang. Itu saya enggak setuju," jelasnya.
Guna membebaskan rakyat dari jerat utang, Said Didu menawarkan tiga hal yang harus dilakukan pemerintah.
Sekaligus memberikan perumpamaan bagaimana China melakukan hal itu.
Baca Juga: Jawa Barat Juara Umum di PON XX Papua, Ridwan Kamil Tips Sukses Pembinaan Atlet!
Baca Juga: Jauhnya, Presiden Jokowi Belanja Sampai di Pasar Perbatasan RI-Papua Nugini
