iNSulteng - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah terbuka soal penanganan dan status COVID-19. Menurutnya, hal itu sangat penting untuk langkah pengendalian kedepan yang dilaksanakan bersama-sama.
“Jangan nutup-nutupi status Covid-19 di wilayahnya. Kalau (zona) merah ya bilang merah, jangan seolah-olah sehat, justru itu yang harus kita atasi, karena implikasinya akan membahayakan seluruh warga” jelas Puan dalam siaran persnya, seperti dilansir iNSulteng.com dari Parlementaria, Jumat 28 Mei 2021.
Pada kesempatan yang sama, Politisi PDI-Perjuangan itu meminta pemerintah daerah untuk segera menentukan langkah penanganan sekaligus berkoordinasi dengan pihak terkait jika wilayahnya masuk dalam zona merah Covid-19.
Baca Juga: Banggai Ketambahan 9 Kasus Baru COVID-19, dari Kecamatan Nambo dan Toili Barat
Ia juga mengimbau agar pemda lebih berhati-hati menerapkan kebijakan peningkatan perekonomian.
Penerapan kebijakan ekonomi perlu jadi perhatian supaya tidak menciptakan potensi besar penularan Covid-19. Oleh karena itu, Puan menegaskan kesehatan dan keselamatan harus selalu menjadi prioritas utama.
“Ekonomi penting, tapi keselamatan warga yang utama. Jadi harus sabar,” ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) periode 2014-2019 itu menyatakan akan tetap mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi hingga tercapai kekebalan komunal (herd imunity). Semua usaha pengendalian Covid-19, menurutnya, akan lebih efektif jika mendapat dukungan masyarakat.
Oleh karena itu, Puan minta masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan walaupun sudah divaksinasi.
“Saya minta kepala daerah sinergi dengan pemerintah pusat. Tidak mungkin kita jalan sendiri-sendiri,” imbuhnya. ***
