iNSulteng – Usai meninjau proses pelaksaaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan.
Permintaan itu dimaksudkan agar KPK ikut mengawasi pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Luhut mengatakan, proyek tersebut memiliki anggaran yang cukup besar dan bisa dihemat jika KPK terlibat dalam proses perencanannya.
Baca Juga: Luhut Sebut OTT KPK Tidak Membuat Koruptor Jera
Baca Juga: Cara Dapatkan BPUM Rp1,2 Juta, Ini Syaratnya
Ungkapan itu disampaikan Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 secara virtual pada Selasa 13 April 2021.
"Kemarin saya melihat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Banyak sebenarnya kita bisa hemat di sana kalau dari perencanaan KPK sudah ikut terlibat melihat sendiri," katanya.
Keterlibatan KPK dalam mengawasi pelaksanaan proyek tersebut dinilai sebagai upaya mencegah adanya korupsi.
Selain itu, KPK juga merupakan lembaga Negara yang diyakini mampu menjalankan visi tersebut.
Luhut menyebut, KPK adalah lembaga yang super sakti. Jika mampu memainkan peran dengan tepat, maka bisa berdampak terhadap menurunnya korupsi di Indonesia.
Namun, Luhut mengingatkan agar KPK tidak hanya fokus pada penindakan tanpa adanya pencegahan.
"KPK ini super sakti. Kalau KPK bisa memainkan peran dengan pas, maka upaya pencegahannya akan banyak dan bisa menurunkan tingkat korupsi,” jelasnya.
Sebelumnya Luhut meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Senin 12 April 2021 dengan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoadmodjo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Duta Besar China Xiao Qian.
Peninjauan dimulai dari Stasiun Padalarang, Stasiun Tegalluar, Depo Angkutan Rel Tegalluar, dan fasilitas Track Laying Tegalluar.***
