iNSulteng - Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman turut berkomentar terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
Fadjroel Rachman menyampaikan revisi UU ITE merupakan langkah berani pemerintah demi mencapai keadilan hukum. Sekaligus membantah jika Presiden Jokowi tidak serius merevisi UU ITE.
Presiden Jokowi siap menerima masukan dan kritik dari masyarakat tentang UU ITE yang banyak dianggap menimbulkan ketidakadilan dalam proses hukum.
Baca Juga: Revisi UU ITE Dinilai Butuh Proses Panjang, Roy Suryo : Kenapa Presiden Tidak Keluarkan Perppu
Baca Juga: Wacana Revisi UU ITE, Hidayat Nur Wahid : Pemerintah Jangan Minta ke DPR
“REVISI UU ITE, SIAPA TAKUT?” tulis Fadjroel Rachman seperti dikutip iNSulteng.Com dari akun Twitter @fadjroeL pada Rabu 17 Februari 2021.
Adapun kritik terkait rencana merevisi UU ITE, Fadjroel Rachman menyampaikan sikap Presiden Jokowi merevisi regulasi itu telah sesuai dengan kritik dan masukan dari masyarakat.
"Presiden @jokowi menyampaikan political will merevisi ke-2 UU ITE sesuai kritik & masukan masyarakat," jelasnya.
Maka dari itu, revisi UU ITE diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Khususnya memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.
Demi mewujudkan hal itu, Fadjroel Rachman mengajak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan dalam upaya revisi UU ITE.
"Mari beri kritik & masukan revisi ke-2 agar optimal mencerminkan keadilan, kepastian hukum & kemanfaatan," ujarnya.***
Reporter : Rafiq
