iNSulteng – Kabar mengejutkan dating dari Papua di Timur Indonesia, bahkan kabar ini terdengar sampai ke dunia internasional.
Hal ini setelah penculikan Pilot Susi Air beberapa bulan lalu yang tak kunjung dibebaskan oleh KKB Papua.
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua keluarkan ancaman akan mengeksekusi mati Pilot Susi Air.
Melansir reuters, Minggu 28 Mei 2023, Pemberontak di wilayah Papua di Indonesia mengancam akan menembak seorang pilot Selandia Baru yang mereka sandera pada Februari jika negara-negara tersebut tidak memenuhi permintaan mereka untuk memulai pembicaraan kemerdekaan dalam waktu dua bulan, sebuah video baru dirilis oleh kelompok tersebut pada Jumat menunjukkan.
Pejuang gerilya di dataran tinggi tengah Papua, yang ingin membebaskan Papua dari Indonesia, menculik Phillip Mehrtens setelah dia mendaratkan pesawat komersial di daerah pegunungan Nduga.
Dalam video baru, Mehrtens yang tampak kurus memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang, simbol kemerdekaan Papua Barat, dan dikelilingi oleh pejuang Papua mengacungkan apa yang menurut seorang analis adalah senapan serbu yang diproduksi di Indonesia.
Mehrtens terlihat berbicara di depan kamera, mengatakan para separatis menginginkan negara selain Indonesia untuk terlibat dalam dialog tentang kemerdekaan Papua.
“Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan maka mereka mengatakan akan menembak saya,” kata Mehrtens dalam video tersebut, yang dibagikan oleh juru bicara pemberontak Papua Sebby Sambom, dan diverifikasi oleh Deka Anwar, seorang analis di Institute for Policy yang berbasis di Jakarta. Analisis Konflik (IPAC).
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengatakan dalam email kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa mereka mengetahui foto dan video yang beredar.
"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan aman Tuan Mehrtens," tambah juru bicara itu.
Sementara itu, juru bicara militer Indonesia Julius Widjojono mengatakan pada hari Sabtu bahwa militer akan terus melakukan tindakan terukur sesuai dengan prosedur operasi standar.
Kementerian luar negeri Indonesia tidak menanggapi permintaan komentar.
