iNSulteng – Dua Presiden Indonesia tak masuk dalam buku sejarah dan pelajaran di sekolah. Siapa dia?
Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat sama-sama diakui oleh dunia internasional. Keduanya kemudian dilebur menjadi satu menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950.
Seiring berlakunya NKRI, masa jabatan Assaat pun berakhir. Negara kembali dipimpin oleh Soekarno dan Mohamad Hatta. Assaat tetap dikenang sebagai orang yang amanah dalam memimpin.
Baca Juga: Calya dan Sigra 2023 Berubah Total?, Bannya Cukup Besar, Respon Publik Tak Terduga!
Baca Juga: Cek Asurani Mobil Murah 2022 dan Ada Manfaat Terbaiknya!
Pada 19 Desember 1949 Belanda melakukan agresi militernya yang kedua di Indonesia diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Kemudian pemerintahan kolonial menangkap Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya.
Soekarno melakukan sidang darurat dan menghasilkan keputusan yaitu presiden bersama kabinet tetap berada di Yogyakarta. Saat itu ada beberapa skenario yang akan diambil bila kondisinya menjadi lebih buruk
Apabila Presiden ditangkap maka Menteri Kemakmuran Syafuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat di Sumatra Barat. Meski begitu, bagi seluruh rakyat yang berada di Yogyakarta agar tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan.
“Mandat Presiden kepada Sjafruddin Prawiranegara. Kami, Presiden Republik Indonesia, dengan ini menerangkan, Ibu Kota Yogyakarta telah diserang pada tanggal 19-12-1948 pukul enam pagi. Seandainya Pemerintah tidak dapat lagi melakukan fungsinya, kami memberikan kekuasaan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk mendirikan PemerintahanDarurat di Sumatra," demikian isi telegram yang disampaikan kepada Syafruddin.
Inisiatif pembentukan PDRI
Namun apa lacur, telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi karena sulitnya sistem komunikasi pada saat itu. Ternyata pada saat bersamaan, ketika mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibukota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Sjafruddin Prawiranegara segera mengambil inisiatif yang senada.
Dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948, ia mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government). Gubernur Sumatra Mr TM Hasan menyetujui usul itu.
"Demi menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang berada dalam bahaya, artinya kekosongan kepala pemerintahan, yang menjadi syarat internasional untuk diakui sebagai negara". Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dijuluki "Penyelamat Republik".
Atas usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Delapan bulan berselang, yakni pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet.
