iNSulteng - World Bank menyatakan siap mendukung langkah transisi energi di Indonesia guna mengurangi emisi karbon, antara lain melalui pembangunan energi baru terbarukan seperti energi surya, angin, dan hydro.
Hal itu terungkap saat Managing Director of Operations World Bank Axel van Trotsenburg bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela-sela Business 20 Summit di Nusa Dua, Bali, kemarin.
“Indonesia saat ini sedang mengembangkan energi hydro di kawasan Kalimantan Utara. Nantinya listrik yang dihasilkan tidak hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, namun dapat dijual ke Brunei Darussalam dan Filipina,” ungkap Menko Airlangga.
Baca Juga: Peseturuh Abadi, Ini Penampakan Dua Metic Yamaha dan Honda, Ada yang Baru Ni!
Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan dukungan dari lembaga internasional dan negara maju penting bagi upaya transisi energi di negara berkembang seperti Indonesia.
"Karena Indonesia mempunya resource yang berlimpah ruah tetapi tidak punya teknologi, tidak punya dana juga," ungkapnya saat dihubungi dari Jakarta, hari ini.
Fahmy mencontohkan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dibutuhkan dana sekitar 500 miliar US Dolar. Hal itu tentu berat jika hanya ditanggung negara. "Saya kira negara-negara maju dan lembaga seperti World Bank, IMF agar membantu agar tercipta zero carbon," tegasnya.
Fahmy menekankan pentingnya agenda G-20 untuk mengingatkan negara maju dan lembaga internasional terkait Paris Agreement. Kesepakatan itu mencakup bantuan untuk mitigasi perubahan iklim dengan memberikan dukungan pada aspek pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas pada negara berkembang. Meski demikian, kondisi global sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga realisasi komitmen tersebut akan terkendala.
"Itu saya kira forum yang tepat untuk menagih janji negara maju dan World Bank, hanya masalahnya saat ini sedang krisis global. Bahkan negara maju pertumbuhan ekonominya sangat rendah, sehingga barangkali akan sulit juga kalau harus mengeluarkan dana untuk itu. Yang bisa dilakukan hanya itu. Harus realistis juga karena sekarang masih krisis global," tandasnya.
Meski demikian, Fahmy menilai Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum Presidensi G-20 dan Keketuaan ASEAN 2023 untuk meneguhkan komitmen Paris Agreement. Indonesia bisa menggalang suara dari negara ASEAN dan negara berkembang lain seperti Brasil untuk bersama menyuarakan mitigasi perubahan iklim.
"Saya kira bisa juga seperti itu atau menguatkan komitmen agar mereka merealisasikan. sebab tanpa bantuan dari negara maju dan World Bank saya kira mustahil negara berkembang, termasuk Indonesia untuk mewujudkan transisi energi," pungkasnya.
Harus dikejar
Sedangkan Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan harus terus dikejar realisasinya.