iNSulteng - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif Mahwan, mengaku kecewa atas anggaran debat Pilkada Tolitoli, Sulawesi Tengah yang menelan Rp900 juta.
“Serta pemborosan Anggaran terkait kegiatan penyelenggara Pilkada Kabupaten Tolitoli dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggelar acara debat kandidat bupati dan wakil bupati di Palu Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Marwan Sabtu 31 Oktober 2020.
Di Jelaskan Mahwan, dirinya tidak habis pikir, soal kegiatan dari KPU yang dinilai hanya akan melakukan pemborosan anggaran tanpa mempertimbangkan dampak yang akan timbul.
Baca Juga: Jalur Trans Sulawesi di Tolitoli Tertutup Longsor
“Anggaran yang digelontorkan KPU untuk acara debat kandidat sangat fantastik dan terkesan pemborosan. Inikan terkesan seolah-olah kita di Tolitoli tidak siap menggelar acara debat. Padahal kemarin, waktu pendaftaran paslon bisa dijalankan dengan cukup baik,” paparnya.
Mahwan, menambahkan, dengan kondisi begini wabah covid-19 yang saat ini masih cukup tinggi penyebarannya seharusnya dipertimbangkan dengan matang oleh KPU.
“Kami sebenarnya berharap bahwa debat publik itu seharusnya dilaksanakan di daerah dimana pilkada itu digelar. Ini malahan kegiatan debat diselenggarakan di luar Tolitoli,” katanya.
Ditempat terpisah, saat di konfrmasi Muhadir Salah satu Komosioner KPU Tolitoli Bagian Divisi Sosialisasi Pendidikan pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM Mengatakan, kegiatan Debat publik sesuai dengan PKPU.
“Salah satu agenda tahapan Pilkada yakni debat kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020," jelas Muhadir.
Baca Juga: Catat! Ini Nilai Penting Akta Kematian Bagi Ahli Waris
Ia mengatakan, debat publik terbuka ini yang pertama kali di laksanakan di Palu dan akan disiarkan secara langsung disalah satu stasiun televisi nasional dengan besaran anggaran yang akan digunakan sebesar Rp.900 juta.
“Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.900 juta itu sudah masuk dalam fasilitas ketiga kandidat cabup dan cawabup Kabupaten Tolitoli,” jelas Muhadir.